Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Gaji PPSU Rp 3,87 Juta, tetapi Itu Bukan Gaji Pokok

Kompas.com - 20/11/2017, 11:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gaji pekerja penanganan sarana dan prasarana umum untuk tahun 2018 dianggarkan naik pada 2018. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018 yang ada dalam situs apbd.jakarta.go.id, Senin (20/11/2017), gaji pekerja harian lepas Rp 3,6 juta.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Anies mengatakan gaji pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) akan naik menjadi Rp 3,87 juta.

"Kami pastikan bahwa petugas PPSU aman. Mereka tidak akan berkurang, jumlahnya tetap, dan kontraknya kami teruskan. Bahkan, dari pengupahan akan mengalami peningkatan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/11/2017).

Baca juga: Anies Sebut Gaji PPSU Bakal Naik Jadi Rp 3,87 Juta Per Bulan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka lomba gerak jalan guru PAUD se-DKI jakarta, Minggu (19/11/2017).Kompas.com/Setyo Adi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka lomba gerak jalan guru PAUD se-DKI jakarta, Minggu (19/11/2017).
Namun, gaji Rp 3,6 juta hanya gaji pokok untuk pekerja harian lepas (PHL). Dengan demikian, gaji pokok PHL, termasuk PPSU DKI, bukan Rp 3,87 juta.

Angka Rp 3,87 juta itu didapatkan setelah dijumlah dengan asuransi BPJS Kesehatan Rp 109.441, BPJS Ketenagakerjaan Rp 43.412, dan tunjangan asuransi kesehatan Rp 72,961. Jika dijumlahkan dengan semua tunjangan itu, gaji PPSU Rp Rp 3.873.849 seperti yang disebut Anies.

Adapun pos anggaran untuk PPSU ini masuk dalam kegiatan setiap kelurahan. Kompas.com membuka pos anggaran ini di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Gelora, Kelurahan Penjaringan, dan Kelurahan Kedoya Utara. Hasilnya, semua komponen tunjangan di tiga kelurahan itu sama persis.

Kompas TV Pidato gubernur juga memuat Raperda, RAPBD, dan penyertaan modal BUMD yang dihilangkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com