Anies: Kami Akan "Review" Banyak Pergub untuk Penuhi Prinsip Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dia dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno akan meninjau ulang sejumlah peraturan gubernur (pergub) yang berlaku saat ini. Peninjauan dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan adil untuk untuk semua pihak.

"Banyak pergub-pergub yang nanti kami akan review supaya anggaran yang nanti digunakan benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017).

Anies menjelaskan, sejak dia dan Sandi menjabat, banyak masukan yang mereka terima. Dari masukan-masukan tersebut, dia menyampaikan banyak hal yang harus mereka perbaiki dalam memimpin Jakarta.

"Kami dalam perjalanan satu bulan ini, justru sudah melihat, makin banyak melihat hal-hal mana yang harus kami perbaiki," kata Anies.

Baca juga : Ini Pergub TGUPP Era Anies Baswedan dan Bedanya dengan Pergub Sebelumnya

Sejauh ini, Anies telah mengubah dua pergub. Salah satunya yakni pergub tentang tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang diundangkan pada 28 November 2017.

Pergub Nomor 187 Tahun 2017 yang ditanda tangan Anies itu merevisi Pergub Nomor 411 tahun 2016 yang diteken mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Pergub tersebut meleburkan TGUPP dengan tim wali kota untuk percepatan pembangunan (TWUPP) yang sebelumnya terpisah.

Jika dalam pergub sebelumnya diatur anggota paling banyak 15 orang, dalam pergub yang diteken Anies jumlahnya sebanyak 73 orang. Pergub tersebut juga mengatur adanya bidang pengelolaan yang tidak ada dalam pergub sebelumnya.

Pergub lainnya yang diubah yakni tentang pengelolaan Kawasan Monumen Nasional (Monas). Anies telah meneken Pergub Nomor 186 Tahun 2017 yang mengubah Pergub Nomor 160 Tahun 2017 yang ditandatangani mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Pergub yang baru ditekennya itu memperbolehkan Monas kembali digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan budaya, yang sebelumnya dilarang Djarot.

Anies berencana akan mengubah beberapa pergub lagi. Salah satunya pergub soal larangan sepeda motor di jalan protokol. Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengeluarkan pergub yang melarang sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat untuk menekan kemacetan di ruas jalan protokol. Namun, pergub tersebut akan diubah Anies. Anies ingin ruas jalan protokol bisa dilintasi sepeda motor.

Pergub lain yang akan diubah yakni Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing. Perubahan pergub itu sebagai dampak dari pencabutan larangan sepeda motor.

Konsep ERP pada pemerintahan sebelumnya memang hanya bisa diterapkan pada mobil. Seiring dengan niat Anies mencabut larangan sepeda motor, konsep ERP pun harus diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Pergub lainnya yang akan diubah yakni Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan Ahok. Isinya mengenai aturan reklame untuk periklanan harus dalam bentuk LED demi mengurangi angka kecelakaan akibat reklame yang rubuh.

Di era Anies-Sandi, pergub tersebut akan dikaji ulang karena beberapa pihak, seperti Asosiasi Media Luar Griya Indonesia, keberatan dengan itu. Aturan itu dinilai belum mengakomodasi keadaan industri.

Kebijakan Ahok lainnya yang akan diubah terkait penataan Kampung Akuarium. Rencana penataan di sana awalnya disesuaikan dengan rencana induk penataan kawasan Kota Tua yang juga diatur dalam Pergub Nomor 36 Tahun 2014. Kampung tersebut akan terintegrasi dengan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang.

Pada era Anies, Pemprov akan membangun penampungan sementara untuk warga.  Anies juga akan medesain ulang penataan kawasan itu.