JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mendukung penuh program OK Otrip. Namun, pihaknya menolak jika harus bergabung di bawah manajemen PT Transjakarta.
Shafruhan menjelaskan beberapa alasan Organda enggan bergabung dengan PT Transjakarta. Ia tidak mau nantinya pengusaha angkutan atau operator yang tergabung dalam Organda bekerja untuk PT Transjakarta. Padahal, seharusnya mereka saling berkoordinasi memberikan layanan terbaik kepada warga.
"Kami khawatir (jika Organda bergabung dengan PT Transjakarta) merugikan operator," kata Shafruhan kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2018).
Selain itu, ia mengkhawatirkan operator tak lagi dapat mengatur dan mengelola trayek. Sebab, selama ini sumber penerimaan koperasi angkutan berasal dari pengelolaan trayek.
Baca juga: OK Otrip dan Realisasinya dalam 100 Hari Kerja Anies-Sandi
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Humas PT Transjakarta Wibowo mengatakan, pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan Organda yang membawahi koperasi angkot.
"Manajemen PT Transjakarta selalu membuka ruang berdiskusi. Transjakarta tentunya bersama Organda memiliki misi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Wibowo.
Baca juga: 100 Hari Anies-Sandi dan Realisasi OK Otrip
Terkait trayek dan tarif rupiah per kilometer, pihaknya tetap mengacu pada keputusan gubernur DKI Jakarta, Rp 3.430 per kilometer.
"Dalam hal penentuan trayek maupun harga, PT Transjakarta mengacu keputusan gubernur," ujarnya.