Sofyan Djalil Dimintai Keterangan soal Dugaan Korupsi Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil terkait dugaan korupsi dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta pada Senin (29/1/2018). Sofyan dimintai keterangannya sebagai saksi.

"Iya betul yang bersangkutan (Sofyan Djalil) akan kami mintai keterangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada Kompas.com, Senin.

Dalam surat pemanggilan yang beredar, Sofyan dijadwalkan diperiksa pada pukul 10.00 WIB hari ini. Namun, menurut Argo pemeriksaan terhadap Sofyan tidak dilakukan di Polda Metro Jaya.

"Kami akan periksa beliau (Sofyan Djalil) di kantornya (Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang)," kata Argo.

Baca juga : Walhi: Korupsi Reklamasi Diprediksi Meluas

Polisi tengah menyelidiki dugaan korupsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau C dan D, yang merupakan pulau hasil reklamasi. NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Baca juga : Anies Tak Akan Toleransi Pelanggaran Pengembang Reklamasi