Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengeluhkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang lamban mencairkan dana pembelian ayam untuk program subsidi pangan.

"Kerja sama dengan SKPD, tuh, beda seperti (kinerja SKPD saat pemerintahan) gubernur yang lama," kata Marina ketika dihubungi, Kamis (15/3/2018).

Masalah Dharma Jaya bermula November 2017.

Baca juga: Dirut PD Dharma Jaya: Saya Tidak Pernah Menangis ke Pak Sandi, Saya Mengundurkan Diri!

Saat itu, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.

Sandiaga saat itu berjanji akan memberikan public service obligation (PSO) Rp 41 miliar agar Dharma Jaya bisa tetap membeli daging dan ayam.

Menurut Marina, dua pekan sejak rapat itu, pihaknya sudah menyerahkan proposal ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Baca juga: Tangisan Dirut Dharma Jaya ke Sandiaga karena Sulitnya Subsidi Pangan

Namun, dana yang dijanjikan tidak juga cair.

Begitu pula dengan reimburse pembelian daging sejak Desember.

Tagihan reimburse ini, kata Marina, masih tertahan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) yang bertugas memverifikasi.

"Dinas KPKP administrasinya lama kemudian, kan, alasannya verifikasi," ujarnya. 

Baca juga: Sandiaga Sebut Dirut PD Dharma Jaya Temui Dirinya Sambil Nangis-nangis

Marina mempertanyakan mengapa DKPKP membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk memverifikasi.

Marina mencatat, reimburse untuk bulan Desember Rp 13,2 miliar, Januari Rp 17 miliar, dan Februari Rp 14 miliar.

Marina mengaku kini ditagih supplier atas pembayaran-pembayaran itu.

Ia memberikan Pemprov DKI 15 hari membereskan masalah pencairan dana ini.