Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Kendaraan Pribadi Masuk Jakarta Harus Bayar, Ini Kata Warga Bekasi

Kompas.com - 26/03/2018, 16:29 WIB
Setyo Adi Nugroho,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan rencana menerapkan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta. Rencana itu guna meminimalkan penggunaan mobil pribadi dan mendorong warga menggunakan transportasi umum yang sudah disiapkan.

Mendengar rencana ini, warga Bekasi yang menggunakan kendaraan pribadi dan biasa ke Jakarta ada yang setuju, ada juga yang tidak.

Deni (44), warga Bekasi Barat yang kerap bepergian antara Bekasi, Bandung, dan Jakarta menyatakan rencana ini tidak adil.

"Peraturannya aneh juga. Jadi terasa tidak adil karena kita mau ke Jakarta juga bayar tol," ucap Deni saat ditemui di Bekasi Barat, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Anies Siap Pelajari Usulan Pengenaan Tarif untuk Mobil Pribadi yang Masuk Jakarta

Ketidakadilan dirasakan dari makin bertambahnya beban biaya yang harus dikeluarkan jika akan ke Jakarta namun pendapatan tetap. Di sisi lain, keinginan untuk membuat pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum dinilai terlalu memaksakan.

Mobil dengan plat nomor ganjil berputar arah setelah masuk ke gerbang tol Bekasi Barat, Senin (26/3/2018)Kompas.com/Setyo Adi Mobil dengan plat nomor ganjil berputar arah setelah masuk ke gerbang tol Bekasi Barat, Senin (26/3/2018)
"Apakah sudah semua terintegrasi (kendaraan umum)? Asalkan nyaman dan aman mau saja. Jadi kesannya dipaksakan," ucap Deni.

Joy, salah seorang warga yang ditemui di simpang Bekasi Barat dan pengguna mobil pribadi ke Jakarta mengatakan, dirinya setuju dengan rencana pembayaran tersebut. Menurut dia, memang harus dilakukan untuk mengurai kemacetan.

Baca juga : BPTJ: Mobil Pribadi Bayar Masuk Jakarta demi Batasi Jumlah Kendaraan

"Setuju saja, asalkan untuk mengurai kemacetan. Karena ujungnya untuk mengatur kepadatan, kalau tidak kita juga yang susah," ucap Joy.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono berencana untuk menerapkan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta. 

Bambang menjelaskan, penerapan mobil harus bayar tarif ketika masuk Jakarta merupakan program electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Program itu diharapkan bisa meredam penggunaan mobil pribadi di Jakarta.

Baca juga : BPTJ Usul Mobil Masuk Jakarta Bayar, Dishub DKI Mau Selesaikan ERP Dulu

"Kalau tidak demikian (tidak berbayar), maka transportasi umum yang sudah disiapkan pemerintah akan sulit bersaing dengan mobil pribadi. Karena itu kami atur solusinya dengan rencana jangka panjang melalui ERP," kata Bambang, Minggu (23/3/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buntut Penganiayaan Taruna STIP, Desakan Moratorium hingga Penutupan Sekolah Menguat

Buntut Penganiayaan Taruna STIP, Desakan Moratorium hingga Penutupan Sekolah Menguat

Megapolitan
Jukir Liar Minimarket Tergolong Tindak Pidana, Dishub DKI Bakal Terapkan Sidang di Tempat

Jukir Liar Minimarket Tergolong Tindak Pidana, Dishub DKI Bakal Terapkan Sidang di Tempat

Megapolitan
Polisi Sebut Tersangka Kasus Kematian Taruna STIP Masih Mungkin Bertambah

Polisi Sebut Tersangka Kasus Kematian Taruna STIP Masih Mungkin Bertambah

Megapolitan
Jukir Liar Tak Setuju Ditertibkan, Kadishub DKI: Siapa Pun yang Timbulkan Keresahan, Harus Ditindak Tegas

Jukir Liar Tak Setuju Ditertibkan, Kadishub DKI: Siapa Pun yang Timbulkan Keresahan, Harus Ditindak Tegas

Megapolitan
3 Korban Tewas Kebakaran Kapal di Muara Baru Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

3 Korban Tewas Kebakaran Kapal di Muara Baru Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Megapolitan
Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Megapolitan
Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com