YLKI Minta Pemerintah Buat Instrumen Permanen Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengurai kemacetan di tol Cibubur dan Tangerang mendapat respons positif dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Namun YLKI membuat sejumlah catatan. 

"Dari pelaksanan (pembatasan kendaraan berdasarkan plat) ganjil-genap di Bekasi hasil evaluasinya cukup positif. Tapi ada beberapa catatan, pertama soal standar pelayanan minimum (SPM) dan yang kedua solusi permanen soal kemacetan Jakarta," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam jumpa pers di Kantor Jasa Marga, Jumat (13/4/2018).

Menurut dia, meski sistem ganjil genap memiliki dampak positif untuk mengurai kemacetan, tetapi diharapkan ada instrumen lain yang bisa dipermanenkan ke depan.

YLKI juga akan mendorong pemerintah provinsi menerapkan sistem yang selama ini menjadi wacana, yakni Electronic Road Pricing (ERP).

"Seperti diketahui, di negara lain ganjil genap itu sifatnya insidental. Jadi perlu ada instrumen lain," katanya.

"Bila ganjil-genap sukses harus mewujudkan ERP karena secara manajerial lebih efektif. Masalah ERP ini akan kita dorong lagi karena sudah cukup lama menjadi wacana," kata dia.

Catatan ketiga adalah soal mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke angkutan umum. Karena itu ia berharap BPTJ menyiapkan moda transportasi umum yang layak.

Untuk mengurai kemacetan, BPTJ akan menerapkan paket kebijakan di pintu Cibubur 2, Tangerang 2, dan Kunciran 2 arah Jakarta. Uji coba pelaksanaannya akan dilakukan serentak pada 16 April 2018, sedangkan implementasinya akan dimulai pada awal Mei.