Pesan Sandiaga untuk Buruh yang Berdemo Saat May Day

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengimbau para buruh yang melaksanakan aksi buruh pada Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta untuk tertib dan damai.

"Kita ingin tentunya May Day ini berlangsung aman. Kita mengimbau buruh dari luar Jakarta jangan masuk Jakarta. Kita juga imbau aksinya itu damai dan disikapi dengan penuh gembira, penuh cinta, penuh kasih," kata Sandiaga di Gelora Bung Karno, Selasa (1/5/2018).

Menurut Sandiaga, selama ini buruh bisa menyampaikan tuntutan dengan kreatif dan simpatik. Ia mengaku mendukung tuntutan buruh dalam May Day.

"Bagaimana satu, kesejahteraan buruh meningkat, hubungan industrial yang lebih baik, dan bagaimana kesempatan itu diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa," kata Sandiaga.

Baca juga : Buruh Penuhi Jalan Gatot Subroto Depan Gedung Parlemen Senayan

Adapun soal rencana buruh mendeklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden, Sandiaga yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo itu menyampaikan bahwa pihaknya mendukung capres yang mengusung kesejahteraan buruh.

"Saya rasa kita harus lihat bahwa yang kita dengar adalah tuntutan mereka dan tuntutan mereka ini akan masuk dalam sebuah pemikiran dan gagasan ekonomi kita. Jadi bukan siapa capresnya, tetapi apakah dia bisa mengusung kesejahteraan kepada mereka. Itu yang ingin kita sampaikan ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada 150.000 buruh se-Jabodetabek yang akan ikut aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan dalam May Day.

"100.000 adalah anggota KSPI, 50.000 gabungan serikat-serikat buruh yang lain. 150.000 buruh itu dari Jabodetabek akan aksi di depan Istana," ujar Said.

Baca juga : KSBSI: Buruh Tak Punya Masa Depan yang Jelas

Ia menyampaikan, ada tiga tuntutan rakyat dan buruh yang akan disampaikan dalam May Day.

Tuntutan pertama yakni menurunkan harga beras, listrik, BBM, dan bangun ketahanan pangan serta ketahanan energi.

Kedua, menuntut pemerintah menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Ketiga, tolak tenaga kerja asing, buruh kasar dari China, cabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Plus-nya adalah hapus outsourcing dan pilih presiden 2019 pro-buruh," kata Said.

Said juga mengatakan akan ada deklarasi Prabowo sebagai capres yang didukung buruh.