Sandiaga Yakin Opini WTP dari BPK Bisa Buka Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membanggakan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan DKI tahun 2017. Ia meyakini opini WTP bisa membuka banyak lapangan pekerjaan.

"Karena dengan penganggaran yang cermat, opini wajar tanpa pengecualian ini akan menghasilkan begitu banyak program yang dirasakan oleh masyarakat, salah satu fokus kita adalah penciptaan lapangan kerja," kata Sandiaga melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, Rabu (30/5/2018).

 

Alhamdulillah, setelah berhasil menciptakan banyak lapangan kerja baru melalui program #OKOCE, satu lagi janji kerja saya dan Mas @aniesbaswedan yang terwujud di tahun ini, yaitu laporan keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berusaha keras sehingga terwujudnya pencapaian ini. Kita yakin dengan penganggaran yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak baiknya, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan serta menghadirkan biaya hidup yang terjangkau dan lapangan kerja yang lebih banyak lagi.

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on May 29, 2018 at 8:02am PDT

Sandiaga menyebutkan, predikat WTP dari BPK itu sebagai berkah Ramadhan. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Pemprov DKI dan BPK. Ia berjanji ke depan pencatatan aset yang selama ini jadi masalah, akan lebih baik lagi.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

"Saya berterimakasih kepada seluruh elemen Pemprov DKI baik yang inti, tim task force maupun seluruh Dinas yang sudah membantu proses. Juga kepada BPK yang betul-betul memberikan bimbingan pada kita agar kita mencatat aset dengan baik, dan ke depan kita terus perbaiki. Sukses untuk menciptakan lapangan kerja ke depan," ujar Sandiaga.

Sandiaga sendiri tak ikut rapat paripurna ketika BPK menyampaikan opininya pada Senin lalu. Ia tengah menunaikan ibadah umrah dan dijadwalkan kembali Rabu siang ini.

Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.