JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan biaya pembangunan light rail transit (LRT) oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pertanyaan ini disampaikan dalam rapat paripurna tentang pertanggungjawaban APBD 2017 antara DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Fraksi PKS mempertanyakan anggaran pembangunan light rail transportation (LRT) yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta yang mahal, dengan biaya pembangunan per kilometer yang lebih besar daripada pembangunan LRT yang dilakukan oleh pemerintah pusat," kata anggota fraksi PKS Muhammad Subki, di DPRD DKI, Rabu (4/7/2018).
Baca juga: DPRD DKI Wacanakan Pansus LRT, Ini Tanggapan Sandiaga
PKS menilai, selisih biayanya cukup besar. PKS juga berpendapat, pembangunan koridor LRT yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta lebih lambat dibanding yang dibangun pemerintah pusat.
"Perlu ada penelitian dan audit yang lebih rinci tentang biaya pembangunan LRT oleh Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan pada tahun 2017 itu," ujar Subki.
Baca juga: Menanti Beroperasinya LRT Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta membangun LRT melalui BUMD PT Jakarta Propertindo. Rute Kelapa Gading-Velodrome sepanjang 5,8 kilometer nilai investasinya Rp 6,8 triliun.
Sedangkan yang dibangun pemerintah pusat bersama PT Adhi Karya, nilai kontraknya Rp 23,3 trilun untuk 43,3 kilometer.