Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS Pertanyakan Biaya LRT DKI yang Mahal

Kompas.com - 04/07/2018, 18:00 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan biaya pembangunan light rail transit (LRT) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertanyaan ini disampaikan dalam rapat paripurna tentang pertanggungjawaban APBD 2017 antara DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Fraksi PKS mempertanyakan anggaran pembangunan light rail transportation (LRT) yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta yang mahal, dengan biaya pembangunan per kilometer yang lebih besar daripada pembangunan LRT yang dilakukan oleh pemerintah pusat," kata anggota fraksi PKS Muhammad Subki, di DPRD DKI, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: DPRD DKI Wacanakan Pansus LRT, Ini Tanggapan Sandiaga

PKS menilai, selisih biayanya cukup besar. PKS juga berpendapat, pembangunan koridor LRT yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta lebih lambat dibanding yang dibangun pemerintah pusat.

"Perlu ada penelitian dan audit yang lebih rinci tentang biaya pembangunan LRT oleh Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan pada tahun 2017 itu," ujar Subki.

Baca juga: Menanti Beroperasinya LRT Jakarta...

Pemprov DKI Jakarta membangun LRT melalui BUMD PT Jakarta Propertindo. Rute Kelapa Gading-Velodrome sepanjang 5,8 kilometer nilai investasinya Rp 6,8 triliun.

Sedangkan yang dibangun pemerintah pusat bersama PT Adhi Karya, nilai kontraknya Rp 23,3 trilun untuk 43,3 kilometer.

Kompas TV Pada saat Asian Games nanti, sejumlah pengerjaan proyek LRT juga akan dihentikan sementara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com