DPRD DKI Kritik APBD-P 2018 Tak Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan 2018 yang disusun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

DPRD menilai, alokasi anggaran tak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Di anggaran perubahan tidak ada yang bermafaat untuk masyarakat secara signifikan ini," kata Sekretaris Fraksi Hanura Veri Yonnevil, di rapat Badan Anggaran, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2019).

Veri mengatakan, sisa APBD 2018 murni maupun tambahan pendapatan daerah, seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: DPRD DKI Mulai Bahas Rancangan Anggaran Perubahan 2018 Hari Ini

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta memperbaiki KUA PPAS yang telah disusun. "Kita ingin supaya anggaran perubahan ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat," kata Veri.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra Iman Satria. Iman yang juga Ketua Komisi D mengkritik minimnya pembangunan infrastruktur untuk warga.

"Mending (anggaran) untuk infrastruktur. Emang jalan-jalan (di DKI) sudah bagus? Kan belum, kelihatan di pinggir-pinggir kota saja karena ada Asian Games ini. Dalam-dalam ya pasti belum (rapi)," ujar Iman.

Dalam KUA PPAS, Kegiatan pemeliharaan jalan pada Dinas Bina Marga diusulkan ditambah di APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 50 miliar.

Iman menilai, angka ini terlalu kecil. Apalagi, menurut dia, anggaran untuk pembangunan dan atau peningkatan jembatan dikurangi sebesar Rp 32,8 miliar.

Baca juga: 8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Di sisi lain, penyertaan modal untuk delapan BUMD DKI Jakarta diusulkan ditambah hampir Rp 11 triliun.

Iman berharap, alih-alih untuk pengembangan bisnis dan proyek BUMD, anggaran bisa dialokasikan untuk honor guru agama dan pembangunan sekolah-sekolah.

"Masa Rp 11 triliun untuk bisnis, komersil lagi? Itu kan ada resiko untung-rugi. Iya kalau untung, bisa berbalik ke PAD (pendapatan daerah), kalau rugi? Kalau bersentuhan langsung dengan masyarakat, bangun saja sekolah banyak-banyak. Biar jadi itu enggak ada masalah lagi, lebih mengena," kata Iman.