Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Sebut Pemkot Jaktim Tak Sosialisasikan Rencana Penggusuran di Cakung Cilincing

Kompas.com - 07/09/2018, 23:24 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, Pemerintah Kota Jakarta Timur dan jajaran Camat Cakung tidak pernah menyosialisasikan rencana penggusuran di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, kepada warga.

Hal itu yang membuat warga akhirnya berdemo di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/9/2018) lalu.

"Enggak pernah ketemu, enggak pernah bicara dengan warga, sepihak sosialisasinya, cuma nyebarin surat harus pindah, persiapannya sekian minggu, tapi enggak pernah melakukan dialog," kata Syarif, Jumat.

Syarif menyayangkan sikap Pemkot Jakarta Timur dan jajarannya. Dia menyampaikan, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara represif.

Baca juga: Tolak Digusur, Warga Jalan Cakung Cilincing Mengadu ke DPRD DKI

Syarif menuturkan, Komisi A DPRD DKI akan segera memanggil kedua pihak untuk mediasi sehingga ada dialog di antara mereka. Pemanggilan kedua pihak rencananya dilakukan setelah rapat badan anggaran selesai.

"Komisi A akan memanggil lagi supaya mereka bersepakat untuk berunding dulu, bernegosiasi, supaya saran warga bahwa ada trase alternatif, didengar dan dilaksanain," ucap Syarif.

Sejumlah warga Jalan Cakung Cilincing berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji kampanyenya untuk tidak melakukan penggusuran.

"Warga Jalan Cacing (Cakung Cilincing) menolak penggusuran dan menolak rusun. Kami berharap tuntutan kami dipenuhi sesuai dengan janji Pak Gubernur," ujar Ketua Aliansi Madura Bersatu, Ahmad, saat berorasi.

Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi mengatakan, bangunan-bangunan di Jalan Cakung Cilincing akan digusur untuk proyek normalisasi saluran.
mencegah banjir di wilayah permukiman di Cakung Barat.

"(Untuk) normalisasi saluran, itu banjir di wilayah sebelahnya, di permukiman," ujar Usmayadi,  Rabu malam.

Baca juga: Pemkot Jaktim Pastikan Penggusuran di Cakung-Cilincing Akan Dilakukan
Usmayadi memastikan, bangunan-bangunan yang hendak digusur adalah bangunan liar.

Ada 122 bangunan yang harus dibongkar untuk melancarkan normalisasi saluran di sana. Bangunan-bangunan itu dijadikan tempat usaha, tempat tinggal, dan kontrakan.

Pemkot Jakarta Timur sudah melayangkan surat peringatan kedua (SP2) agar warga mengosongkan bangunan sebelum pemerintah melakukan penggusuran paksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com