Pendemo Tuntut Ditemui dengan Manajemen Grab

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa selama 24 jam jika Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata tidak menemui mereka.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Grab, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018) sejak pukul 13.30. 

Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan, rencana tersebut bisa berubah jika manajemen Grab masih membuka kesempatan mediasi. 

Baca juga: Kantor Grab Benhil Sepi, Demo Ojek Online Pindah ke Lippo Kuningan

"Memang sebagian rekan-rekan menginginkan ada di sini, tetapi saya sebagai ketua Garda yakin betul dari awal kami tidak menginginkan hal-hal tidak diinginkan. Kami akan mengimbau kembali saja lagi dan atur waktu untuk melakukan aksi kembali," ujar Igun di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.

Igun mengatakan, para pendemo akan tetap mematuhi aturan yang telah disepakati dengan aparat kepolisian yakni membubarkan diri pada pukul 18.00.

Ia berharap manajemen Grab mau menemui pendemo sehingga tidak ada aksi turun ke jalan lagi. 

Baca juga: Pejalan Kaki di Bekasi Keluhkan Ojek Online yang Parkir di Badan Trotoar

"Kami berharap sebelum jam 18.00, manajemen Grab mau menemui kami. Kami hanya mencari jalan tengah saja bagaimana solusi terbaiknya agar ini tidak berlarut-larut terus," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, demo tersebut merupakan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan para pengemudi ojek online yang tertunda karena penyelenggaraan Asian Games 2018.

Demo dilakukan untuk menyampaikan tiga tuntutan yang disebut Trisula. Tuntutan pertama yakni adanya perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online yang adil dan transparan.

Baca juga: Rencana Kemenhub Buat Aplikasi Transportasi Online, Ini Kata Pengemudi Ojek Online

Tuntutan kedua adalah aplikator menggunakan mekanisme tarif dasar berdasarkan rumus transportasi, bukan supply demand algoritma. Tuntutan terakhir adalah menghilangkan potongan komisi 20 persen bagi aplikator.