DPRD DKI: Ini Rapor Merah Dinas Sumber Daya Air, Selalu Begini...

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengkritisi realisasi anggaran Dinas Sumber Daya (SDA) DKI Jakarta. Sebab, dari 11 bulan pemerintah berjalan, penyerapan anggaran baru 27,9 persen.

Mata anggaran dengan penyerapan terendah yakni pembebasan lahan.

Dari Rp 1,8 triliun yang dianggarkan di 2018 untuk pembebasan lahan, baru 20 persen yang terserap.

Baca juga: Jelang 2019, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 63 Persen

"Ini rapor merah SDA, selalu kayak begini, sudah berapa tahun ini karena masalah pembebasan lahan. Begitu banyak uang yang kita taruh di pembebasan lahan, tetapi tidak ada yang cair sedikit pun,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria usai rapat koordinasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Padahal, Jakarta sudah memasuki musim penghujan. Iman menilai antisipasi banjir belum maksimal.

Beberapa kali sungai mengalami pendangkalan, termasuk penyempitan trase. Sementara pembebasan lahan yang dilakukan belum berjalan maksimal, beberapa kali masih alami penyempitan.

Baca juga: Serapan Anggaran Tahun Ini Dinilai Jadi Pembuktian Pertama Anies sebagai Gubernur

Iman mengatakan, Komisi D bakal menyelidiki Unit Pelayanan Tanah (UPT) milik Dinas Sumber Daya Air terkait rendahnya serapan pembebasan lahan.

Iman mengingatkan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengganti kepala UPT jika serapan terus rendah.

“Harus berani mengambil keputusan. Kalau perlu ganti kepala UPT-nya," ujar dia. 

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Tim Khusus Pantau Serapan Anggaran

Menanggapi hal ini, Asisten Pembangunan DKI Jakarta Yusmada Faizal mengaku sudah mendesak Dinas Sumber Daya Air mempercepat kerjanya.

Ini untuk memastikan anggaran terserap dan sisanya tak besar.

“Suka tidak suka harus dipercepat, harus digas jangan injek rem terus,” kata Yusmada.

Yusmada mengakui pembebasan lahan merupakan masalah klasik yang selalu terjadi akhir tahun.

Baca juga: Sekda DKI Sebut Pendamping RW Tingkatkan Serapan Anggaran

Ia menyarankan Dinas SDA mempercepat pembayaran. Ia pun menekankan agar selalu aktif berkomunikasi secara internal.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memperingatkan jangan sampai sisa lebih penggunaan anggaran membengkak karena rendahnya penyerapan SDA. 

“Ini catatan saya. Lihat saja saat rapat banggar nanti,” kata Prasetio.