ERP, Tak Lagi Jadi Prioritas Pemprov DKI Kurangi Kemacetan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan Electronic road pricing (ERP) atau teknologi jalan berbayar elektronik terancam akan molor kembali.

Proyek ERP sudah bertahun-tahun didengungkan.

Ketika Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, program ini dipercaya menjadi solusi mengentaskan kemacetan Jakarta.

Baca juga: Lelang ERP Molor, Anies Bilang Tak Ingin Bermasalah

Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia. 

Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi.

Revisi dilakukan karena ada kritik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lelang bermasalah

Proses pengadaan yang dua kali dikritik KPPU itu akhirnya terbukti bermasalah.

Kapsch dan Q-free mengundurkan diri dari lelang. Sementara itu, tersisa, PT Bali Towerindo Sentra.

Tak diketahui persis alasan kedua penyedia teknologi itu mengundurkan diri.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Tetap Upayakan Realisasi ERP

Akhdi martin pratama Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).

Anies kini tengah meminta pendapat hukum Kejaksaan Agung untuk menentukan nasib MRT.

Ia mengaku tidak mau terburu-buru memaksakan ERP beroperasi sesuai target yakni 2019.

Baca juga: Proses Lelang ERP Tak Disiplin, Anies Minta Pendapat Kejati

"Kira-kira kalau tidak ada masalah memundurkan diri tidak kira-kira? Itu menggambarkan tidak?" kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"Bahkan sekarang saja sudah pada malah mundur tuh. Malah bisa jadi pertanyaan kan?" lanjut dia.

Anies juga mengaku tak memprioritaskan ERP dalam penanganan kemacetan.

Baca juga: Anies: Lebih Penting Bangun Transportasi Umum daripada ERP