Dana APBD DKI Akan Dikelola Ormas untuk Bangun Kampung

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan di kampung mereka. Dia juga ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta banyak dikelola warga.

"Target kami malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola oleh masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," kata Anies, Rabu (13/2/2019).

Anies menyampaikan, masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca juga: Anies Ingin Dana APBD Lebih Banyak Dikelola Masyarakat

Semua kegiatan dan program pembangunan di kampung-kampung yang telah direncanakan dalam APBD DKI, kata Anies, bisa dieksekusi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di kampung itu, seperti karang taruna, PKK, pengurus RT/RW, dan lainnya.

Pemprov DKI akan mengucurkan dana kepada ormas yang ditunjuk untuk mengeksekusi kegiatan atau program tersebut sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

"Anggarannya tetap sama. Kalau dulu hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta lewat proses tender, saat ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan," kata Anies.

Dia menyebutkan, program dana swakelola tipe IV akan mulai direalisasikan tahun ini. Dalam melaksanakan pembangunan, warga tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI.

"Ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM (standar pelayanan minimum)-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah," katnya.

Potensi penyelewengan 

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso mengemukakan, Pemprov DKI Jakarta belum membicarakan rencana program itu kepada DPRD DKI.

Namun, dia mengingatkan bahwa rencana pemberian dana ke warga untuk pembangunan berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran.

"Kalau nyeleweng, waduh bahaya," ujar Santoso.

Baca juga: Anies Akan Kucurkan Dana Pembangunan ke Warga, Anggota DPRD Ingatkan Potensi Penyelewengan

DPRD DKI, kata Santoso, tidak akan mempermasalahkan program itu selama memiliki landasan hukum. Asalkan, Pemprov DKI harus memastikan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat dipertanggungjawabkan dengan benar dan ada pengawasan yang jelas.

"Ini kan uang rakyat. Meskipun dikembalikan ke rakyat, harus ada pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel," ujar Santoso.

Santoso juga mengingatkan bahwa Pemprov DKI harus membuat regulasi turunan yang mengatur secara rinci program tersebut.