Anies: Belum Ada Laporan Jual Beli Jabatan, Baru Tudingan-tudingan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hingga kini belum ada laporan yang masuk ke Inspektorat DKI Jakarta soal jual beli jabatan dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Anies menyebut jual beli jabatan itu masih sebatas tudingan.

"Belum ada aduan material. Aduan material itu misalnya ada yang mengatakan jual beli (jabatan), itu belum ada. Yang ada adalah tudingan-tudingan saja, sampai sekarang belum ada (aduan) materialnya (jual beli jabatan)," ujar Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Pelantikan Pejabat DKI Sempat Tertunda karena Jabatan Dobel

"Sampai dengan hari Rabu ya, itu lebih pada keluh kesah, bukan aduan material," katanya.

Anies menyampaikan, perombakan 1.125 pejabat pada 25 Februari lalu itu dilakukan dengan hati-hati melalui proses yang panjang dan bertahap. Hanya, pelantikannya digelar serentak.

Anies memastikan perombakan itu dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Kami juga menjalankan proses itu dengan mengikuti tata kelola yang benar, yang baik," kata Anies.

Isu jual beli jabatan sebelumnya disampaikan Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Dia menyebut fraksinya menerima keluhan soal tarif menjadi lurah dan camat dalam perombakan pejabat DKI.

Baca juga: DPRD DKI: Rotasi 1.125 Pejabat Munculkan Persepsi Jual Beli Jabatan

Dalam rapat DPRD bersama Pemprov DKI pada Rabu (6/3/2019), anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga menyinggung persepsi adanya isu jual beli jabatan dalam perombakan pejabat DKI.

"Berkaitan dengan rotasi kemarin 1.125 orang, dari jumlah yang begitu spektakuler, itu memunculkan persepsi masyarakat. Dengan jumlah yang begitu banyak, muncul persepsi terjadi jual beli jabatan," kata Gembong.