BKD Belum Terima Laporan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pihaknya belum menerima laporan adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Jika ada laporan, BKD DKI akan menindaklanjutinya.

"Kalau ada laporan, kami TL (tindak lanjuti). Sampai hari ini belum ada," ujar Chaidir saat dihubungi, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Isu Jual Beli Jabatan Pejabat DKI yang Jadi Sorotan DPRD...

Chaidir memastikan, tidak ada praktik jual beli jabatan dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (25/2/2019).

"Tidak ada (jual beli jabatan). Kalau ada, tunjukin siapa orangnya," katanya. 

BKD DKI, lanjut Chaidir, siap dipanggil DPRD DKI Jakarta soal adanya isu jual beli jabatan.

Baca juga: Pemprov DKI Buka Layanan Pengaduan soal Jual Beli Jabatan

Pihaknya akan menjelaskan proses perombakan pejabat DKI tersebut.

"Ya enggak apa-apa dipanggil, kami jelaskan. Kami siap dipanggil," ucap Chaidir.

Isu jual beli jabatan sebelumnya disampaikan Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Baca juga: Isu Jual Beli Jabatan, DPRD Bakal Panggil BKD DKI

Hasbi menyebut fraksinya menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat DKI.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anies memastikan bakal mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan.

Sementara Inspektorat DKI Jakarta membuka layanan pengaduan soal jual beli jabatan.

Baca juga: KASN Minta Anggota DPRD DKI Lapor jika Punya Bukti Jual-Beli Jabatan

Isu jual beli jabatan ini menjadi sorotan Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta. Komisi A berencana memanggil BKD DKI pada pekan ini.