19 TPS di Jakarta Berpotensi Gelar Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi, mengatakan terdapat 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Ibu Kota yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang. 

Bawaslu menerima 160 laporan pelanggaran dari sejumlah TPS di kabupaten dan kota di DKI Jakarta.

"Setelah diakomodasi ada 160 laporan kejadian, terdiri dari enam kabupaten dan kota. Dari situ ada potensi pemungutan suara ulang di sekitar 19 (TPS)," ucap Puadi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Baca juga: Tiga Kecamatan di Makassar Terancam Pemungutan Suara Ulang, Ini Penyebabnya

Adapun 19 TPS tersebut terdiri dari enam TPS di Jakarta Timur, satu TPS di Jakarta Selatan, dua TPS di Jakarta Pusat, dan sepuluh TPS di Jakarta Utara.

Kejadian di masing-masing TPS berbeda-beda sehingga menimbulkan potensi pemungutan suara ulang.

Puadi mencontohkan, di TPS 172 Pademangan, Jakarta Utara, ada 37 pemilih yang tidak berdomisili sesuai TPS.

Baca juga: Banyak Pelanggaran, 5 TPS di Semarang Direkomendasikan Gelar Pemungutan Suara Ulang

Namun, lanjut dia, pemilih diizinkan mencoblos berbekal e-KTP.

"Padahal, daftar pemilik khusus walaupun dia membawa e-KTP. Nah, itu tetap harus sesuai domisili sehingga menurut kami itu potensi pemungutan suara ulang," ujarnya. 

Kejadian lain terjadi di salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur, yakni terdapat 121 surat suara yang ditandatangani pemilih, padahal seharusnya surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS.

Baca juga: Bawaslu Sebut 11 TPS di Surabaya Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

"Harusnya ketua KPPS, tetapi ditandatangani peserta sebanyak itu. Ini, kan, potensi pemungutan suara ulang atas perintah ketua KPPS," kata Puadi. 

Saat ini, pihaknya masih membahas apakah 19 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang akan direkomendasikan atau tidak.

"Hari ini sedang kami rapatkan karena syarat pemungutan suara ulang harus ada pemeriksaan dan penelitian oleh pengawas TPS. Nanti ada rekomendasi mana saja wilayahnya yang harus melakukan pemungutan suara ulang," ujarnya.