Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Banjir Era Ahok Lebih Parah, Ini Data BPBD

Kompas.com - 03/05/2019, 11:46 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung soal banjir di era gubernur sebelumnya yang menurut dia lebih parah dibandingkan banjir yang terjadi beberapa pekan terakhir.

Hal ini disinggungnya ketika ditanya mengenai tanggapan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait banjir.

"Nah… Saya terima kasih semua orang yang pernah bertugas di Jakarta, termasuk Pak Basuki pasti berpengalaman terkait banjir. Apalagi Pak Basuki, karena banjir yang kemarin itu bukan apa-apanya dibanding banjir yan pernah dialami Pak Basuki," ujar Anies di Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Anies menyampaikan hal yang sama tiga hari sebelumnya. Penilaiannya itu didasarkan pada jumlah pengungsi.

Baca juga: Anies Punya 3 Strategi Tanggulangi Banjir Jakarta, Apa Saja?

"Coba bayangkan, tahun 2015 ada 230.000 orang mengungsi, kemarin 1.600 orang, kenapa terjadi? Karena volume air dari hulu tidak dikendalikan. Jadi kalau dibandingkan (2019), sangat kecil dibandingkan dengan 2015," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Menurut Anies, saat ini hanya wilayah di bantaran sungai yang tergenang. Ia juga menyebut banjir kali ini lebih cepat surut sehingga warga bisa cepat pulang.

Kompas.com menghimpun data banjir dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bisa dilihat di https://bpbd.jakarta.go.id/ dan http://data.jakarta.go.id/.


Data banjir Jakarta dari 2013-2018BPBD DKI Jakarta Data banjir Jakarta dari 2013-2018
Diketahui, Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI dari November 2014 hingga Mei 2017.

Pada 2014, banjir parah melanda DKI. Sepanjang 2014, ada 688 RW yang terendam dengan jumlah pengungsi mencapai 167.727. Ada 23 korban meninggal.

Kemudian pada 2015, data BPBD DKI, ada 702 RW yang terdampak banjir dengan jumlah pengungsi 45.813. Tahun itu, jumlah korban meninggal turun menjadi lima orang.

Anies menyebut terdapat 230.000 pengungsi pada 2015, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Baca juga: Anies Sebut Banjir pada Masanya Tak Separah Era Ahok

Pada 2016, saat Ahok masih menjabat, banjir berkurang drastis. Tercatat ada 460 RW terdampak banjir dengan jumlah pengungsi berkurang drastis enam kali lipat menjadi hanya 7.760 pengungsi. Banjir yang biasanya paling lama bertahan hingga seminggu, jadi cepat surut dengan maksimal waktu genangan dua hari.

Begitu pula pada 2017, tahun terakhir Ahok menjabat sebelum dilanjutkan wakilnya Djarot Saiful Hidayat hingga 16 Oktober 2017. Pada tahun itu, banjir menggenangi 375 RW dengan jumlah pengungsi 9.100 orang.

Banjir 2017, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Husein Murad saat itu, hanya terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang dilintasi Sungai Ciliwung namun belum dinormalisasi.

Baca juga: Anies Terima Kasih ke Ahok soal Solusi Tangani Banjir Jakarta

"Curah hujan cukup besar sehingga air dari hulu itu banyak jadi yang kami sebut Katulampa tinggi itu. Nah ini menyebabkan aliran Ciliwung meluap sehingga wilayah yang di Ciliwung yang belum dinormalisasi seperti ini," kata Husein di Bukit Duri, Jakarta Selatan, 16 Februari 2017.

Memasuki 2018, banjir kembali terjadi dengan jumlah pengungsi lebih banyak. BPBD mencatat ada 217 RW yang terendam banjir dengan jumlah pengungsi 15.627.

Baca juga: Simak, Cerita Ahok Tangani Banjir Jakarta...

Data banjir Jakarta dari 2013-2018BPBD DKI Jakarta Data banjir Jakarta dari 2013-2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com