Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Penanganan Pencari Suaka Dorong UNHCR Hubungkan Imigran dengan Negara Ketiga

Kompas.com - 31/07/2019, 19:34 WIB
Verryana Novita Ningrum,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam Chairul Anwar mengatakan, pihaknya menyediakan beberapa opsi untuk menangani pencari suaka.

Pertama, tim satgas memikirkan apakah para pencari suaka, khususnya yang berada di Gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, harus direlokasi ke tempat lain.

Chairul juga mengatakan, yang selanjutnya akan dilakukan tim satgas adalah bagaimana mereka menjelaskan kepada pencari suaka bahwa negara mereka kondusif dan aman.

Baca juga: Bentuk Satgas, Pemerintah Pusat Turun Tangan Urus Pencari Suaka di Kalideres

"Kita menjelaskan bahwa tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan, bahwa mereka diimbau untuk pulang sukarela ke negara asalnya. Nanti biaya akan gratis IOM (International Organization for Migrations)," katanya saat ditemui di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu (31/07/2019).

Solusi berikutnya adalah dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, yang tugasnya sebagai penghubung pencari suaka ke negara ketiga.

Bagaimana UNHCR mengusahakan para pencari suaka agar segara mendapatkan negara ketiga sebagai tujuan akhir mereka.

"Karena memang ini juga dilema global, beberapa negara ketiga sebagian besar menutup bahkan menurunkan kuota bagi pengungsi dari negara-negara lain," katanya.

Baca juga: Mulai Besok, Dinsos DKI Hentikan Bantuan Logistik untuk Pencari Suaka

Namun, pemerintah menurut Chairul akan terus mendukung UNHCR untuk memaksimalkan fungsinya sebagai penghubung.

Solusi terakhir adalah termasuk dalam solusi jangka panjang tim satgas, yaitu mendeportasi pencari suaka yang memang statusnya ditolak oleh UNHCR.

"Mungkin saja di antara mereka ini sudah ada statausnya ditolak oleh UNHCR. Artinya mereka tidak bisa lagi ditransfer ke negara penerima karena ada syarat yang tidak dipenuhi," katanya.

"Itu juga jadi pemikiran kita, apakah pemerintah perlu lakukan deportasi. Tapi, itu bagian dari solusi jangka panjang," tutup Chairul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com