JAKARTA, KOMPAS.com - Belajar dari pengalaman padamnya listrik di DKI Jakarta pada Minggu (4/8/2019) lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta warga DKI Jakarta untuk mulai menyediakan panel surya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Jakarta sudah seharusnya memiliki banyak generator atau pembangkit listrik.
Apalagi, Jakarta saat ini tengah berusaha untuk melakukan peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Baca juga: Akibat Mati Listrik Dua Hari, Alfamart Merugi Rp 20 Miliar
"Kita ingin agar lebih banyak lagi generator listrik di Jakarta, pembangkit listrik yang ada di mana-mana. Dan surya adalah salah satu sumber yang paling memungkin di kota seperti Jakarta. Untuk rumah-rumah, intinya bangunan-bangunan di Jakarta, baik perkantoran maupun perumahan," ucap Anies di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).
Ia menyebut bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan pada Jumat (2/8/2019) lalu.
Dalam pembicaraannya rencana tentang panel surya ini akan disusun dalam bentuk kerangka kerja, kemudian dibahas bersama.
"Ini juga bahan pembicaraan dengan Pak Menteri ESDM hari Jumat kemarin. Jadi sesungguhnya kami bertemu saat hari Jumat kemarin, kami membicarakan juga soal pemanfaatan tenaga surya untuk Jakarta. Baru hari Jumat, hari Minggu ada kejadian (listrik padam)," ujarnya.
Meski demikian, Anies belum bisa memastikan kapan waktu resmi panel surya akan diterapkan di Jakarta, khususnya di rumah warga.
Baca juga: Kompensasi Pemadaman Listrik, Tagihan Warga untuk Bulan Depan Akan Dikurangi
"Itu detailnya nanti disusun dengan roadmap yang memakai ukuran yang jelas. Jadi kalau kita tebak-tebak waktu, (akan menjadi) masalah. Tapi yang jelas, sesegera mungkin," tutur Anies.
Sementara itu General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Ikhsan Asaad menyebut saat ini sudah ada 400 warga Jakarta yang juga menggunakan solar rooftop.
Jadi bisa terjadi pemadaman listrik maka listrik di tempat tinggal warga masih bisa menyala dan beroperasi.
Pihak PLN juga berharap agar warga bisa bekerja sama untuk menjual listrik dari panel surya agar bisa menjadi energi tambahan di PLN.
Baca juga: Pemprov DKI dan PLN Berencana Bangun Pembangkit Listrik Khusus MRT Jakarta
"Jadi nanti kita harapkan rumah-rumah atau gedung-gedung yang menggunakan solar rooftop itu juga bisa menjual listriknya ke PLN. Jadi tidak hanya digunakan sendiri. Misalkan di gedung ini ada solar rooftop pada saat hari libur, tentunya konsumsi listrik di sini akan turun, nah ini bisa disalurkan ke PLN," pungkas Ikhsan.
Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah membuat peraturan untuk penggunaan panel surya atau solar panel ini.
Hal tersebut seperti tercantum dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.
Namun pemasangan panel surya ini baru diwajibkan kepada gedung sekolah, gedung pemerintah, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah.
"Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah," demikian bunyi salah satu poin ingub tersebut.
Adapun Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta diminta agar menginstalasi solar panel pada seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga atau kepemudaan, fasilitas kesehatan dan gedung milik pemerintah daerah yang dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan pada tahun 2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.