Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan One Way di Jalur Puncak, Polisi dan BPTJ Sosialisasikan Sistem 2-1

Kompas.com - 12/10/2019, 15:12 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Kepolisian Resor Bogor terus melakukan sosialisasi terhadap penerapan skema uji coba sistem 2-1 di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Sistem 2-1 ini diharapkan dapat menggantikan sistem satu arah (one way) yang selama ini diterapkan untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak.

Uji coba sistem 2-1 ini mulai diberlakukan pada 27 Oktober 2019.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar M Joni mengatakan, pada pelaksanaan uji coba nanti, pihak kepolisian bersama BPTJ akan melihat sejauh mana sistem 2-1 ini berjalan efektif di lapangan.

Joni menjelaskan, mekanisme sistem 2-1 ini diterapkan dengan cara membagi jalan menjadi tiga lajur.

Baca juga: Jalur Puncak Padat Sejak Pagi, Polisi Berlakukan One Way

Pembagiannya, dua lajur untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara satu lajur untuk kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta ataupun sebaliknya.

"Kami terus lakukan sosialisasi sistem 2-1 sebelum uji coba. Nanti akan ada tiga lajur yang akan kami siapkan. Diharapkan ini menjadi solusi alternatif penanganan arus lalu lintas di jalur Puncak, terutama saat akhir pekan dan libur panjang," ungkap Joni di Pos Simpang Gadog, Ciawi, Sabtu (12/10/2019).

Joni menegaskan, rekayasa lalu lintas 2-1 ini tidak akan mengurangi kemacetan di jalur Puncak.

Namun, lanjutnya, rekayasa tersebut dilakukan untuk mengakomodasi warga setempat yang selama ini terdampak sistem one way.

"Ini bukan menghilangkan macet karena jumlah kendaraan yang naik ke atas (Puncak) tetap penuh. Hanya kami ingin mengakomodasi warga yang ingin beraktivitas karena kalau one way stuck," ujarnya.

Baca juga: Aturan Ganjil Genap Tidak Bisa Diterapkan di Jalur Puncak

Sementara Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, sistem 2-1 ini merupakan salah satu langkah jangka pendek dalam penataan transportasi di jalur Puncak.

Bambang berujar, pada prinsipnya sistem 2-1 merupakan opsi terhadap keluhan warga setempat yang selama ini terganggu aktivitasnya karena sistem buka tutup Puncak.

"Rekayasa ini tidak akan otomatis mengurangi kemacetan di Puncak. Kebijakan ini diambil setelah dirumuskan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat sekitar Puncak," kata Bambang.

"Kemudian setelah dilakukan kajian dan simulasi, pantas untuk diujicobakan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com