Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 19:08 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima orang perwakilan Aktivis 1998 menggelar aksi unjuk rasa menolak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri di Kabinet Kerja jilid 2.

Aksi digelar di Taman Pandang, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Koordinator aksi Aznil Tan mengatakan, masih banyak relawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memiliki kemampuan untuk menjadi menteri.

“Kita menolak Prabowo dimasukkan ke Kabinet Jokowi. Alasannya sederhana karena masih banyak relawan Jokowi yang berkeringat saat itu (kampanye) punya kemampuan jadi menteri,” ujar Aznil di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Aznil menekankan, Prabowo tak pantas menjadi menteri karena diduga kuat melanggar hak asasi manusia (HAM).

Masalah tersebut yang terus disuarakan kelompok aktivis 1998.

“Kami aktivis 98 dari dulu konsisten mengawal masuknya kelompok-kelompok yang melanggar HAM ke dalam kekuasaan,” kata koordinator nasional Relawan Jokowi Poros Benhil itu.

“Jangan masuk dalam kabinet apalagi beliau tersandung kasus sengketa, pelanggaran HAM. Itu akan mencederai wibawa negara kita, pemimpin kita, apalagi beliau menduduki posisi Menhan,” tambah Aznil.

Baca juga: Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Masalah lain, kata dia, masuknya Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf membuat demokrasi tidak sehat.

Pasalnya, kontrol terhadap pemerintahan menjadi lemah.

“Jadi partai PKS, PAN, dan Demokrat akan lemah dalam mengontrol pemerintahan. Nanti kontrol pemerintahan akan lemah. Tidak sehatnya seperti itu,” jelas Aznil.

Sebelumnya, Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin.

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Ketum PA 212: Hati-hati, Jangan Sampai Dipermalukan...

Seusai bertemu Jokowi, Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menuturkan akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Selain Prabowo, Edhy juga mendapat pos menteri. Namun Prabowo belum mengumumkan pos menteri yang dimaksud.

Saat itu, Prabowo sekaligus memastikan ia dan Edhy siap membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com