Lurah Menteng Atas Sebut Belum Ada Koordinasi Tata Kampung Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Lurah Menteng Atas Zulkarnain menyayangkan tidak adanya koordinasi terkait program penataan kampung kumuh.

Zulkarnain mengaku tidak tahu bahwa salah satu rukun warga di Kelurahan yang ia pimpin masuk program penataan kampung kumuh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

"Belum ada koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang mereka kerjakan," ujar dia saat ditemui di Kantor Kelurahan Menteng Atas Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Gagal koordinasi bukan hanya sekali terjadi di antara Kelurahan Menteng Atas dengan Dinas-dinas Pemkot Jakarta Selatan saat menjalankan program di tengah masyarakat.

Baca juga: Kriteria Program Penataan Kampung Kumuh Diambil dari Data BPS 2017

Zulkarnain mengungkapkan bahwa sekali waktu gagal koordinasi terjadi saat pelaksanaan kegiatan perbaikan saluran air di RW 07.

"Pada pelaksanaan kami kritisi karena kurang koordinasi," jelas dia.

Pasalnya, saat program pembenahan drainase di sebuah jalan gang, warga protes karena tidak ada tempat parkir kendaraan.

"Kalau misalkan dibongkar semua (badan gang) akhirnya dikomplain warga. tujuan dari Gubernur kita maju kotanya bahagia warganya jadi terbalik, itu yang kami enggak mau," kata dia.

Zulkarnain juga berharap, sejatinya program penataan kampung kumuh tersebut lebih dahulu menjalankan usulan-usulan dari masyarakat.

Baca juga: Menelusuri RW 05 Menteng Atas yang Disebut Kampung Kumuh...

"Para RW sangat senang dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov melalui Sudin-sudin, hanya harapannya usulan musrembang bisa terealisasi," pungkas dia.

Sebelumya, RW 05 Menteng Atas, Jakarta Selatan adalah satu dari 76 RW yang dinilai kawasan kampung kumuh yang akan ditata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

Penataan tersebut menggunakan konsep community action plan (CAP) dengan anggaran Rp 25,5 miliar untuk 76 RW.

CAP merupakan kajian rancangan penataan yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Hasil CAP akan diimplementasikan dalam program collaborative implementation plan (CIP) di tahun 2021 dengan anggaran Rp 558,8 miliar untuk 80 RW wilayah DKI Jakarta.