Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Gerindra Incar Kursi Wagub DKI, Usulkan Kadernya sebagai Saingan PKS

Kompas.com - 11/11/2019, 07:32 WIB
Nursita Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta kosong sejak lebih dari satu tahun lalu. Posisi itu ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 yang memilih maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga pada Pilkada 2017, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memperebutkan posisi yang ditinggalkan Sandiaga.

Gerindra DKI Jakarta ingin partainya dan PKS mengusung satu kader masing-masing untuk diadu dalam pemilihan di DPRD DKI.

Sementara PKS ogah menyerahkan kursi wagub kepada Gerindra karena Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah menyerahkan kursi cawagub kepada PKS.

PKS ingin dua nama cawagub yang diusulkan ke DPRD DKI merupakan kadernya semua.

Gerindra akhirnya merelakan kursi wagub untuk PKS. Syaratnya, calon wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan PKS harus lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Baca juga: Muncul 4 Nama Alternatif Cawagub DKI, PKS Ingatkan Gerindra Tak Cederai Kesepakatan

Kedua partai pun sepakat menggelar fit and proper test dengan panelis berasal perwakilan masing-masing partai dan profesional.

Saat itu, ada tiga kader PKS yang mengikuti fit and proper test, yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu. Agung dan Syaikhu dinyatakan lulus fit and proper test.

Gerindra dan PKS menyerahkan dua nama itu kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur Anies pada 4 Maret 2019.

Pemilihan wagub mandek

Setelah itu, bola panas pemilihan wagub DKI menjadi tanggung jawab DPRD DKI Jakarta. DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyusun tata tertib pemilihan wagub.

Namun, draf tata tertib yang disusun pansus tidak pernah disahkan hingga masa kerja anggota DPRD DKI periode 2014-2019 berakhir.

Saat itu, draf tata tertib tak kunjung disahkan lantaran rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas tata tertib tak kunjung kuorum.

DPRD DKI periode 2019-2024 pun belum membahas pemilihan wagub karena masih fokus membahas rancangan anggaran DKI.

PKS ajukan dua cawagub alternatif

PKS menyadari mandeknya pemilihan wagub di DPRD DKI. Karena itu, PKS sempat mengajukan dua nama cawagub alternatif kepada Partai Gerindra pada Agustus 2019.

Dua nama yang diusulkan yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault dan politisi PKS Nurmansjah Lubis.

Baca juga: PKS Buka Kemungkinan Setujui Salah Satu Cawagub DKI Usulan Gerindra Untuk Disandingkan

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com