Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Tak Jelas, Dishub Bekasi Bingung Teknis ERP di Kalimalang

Kompas.com - 18/11/2019, 16:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang komprehensif dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana penerapan sistem jalan berbayar/electronic road pricing (ERP) di Jalan Kalimalang tahun 2020.

Akibatnya, Dishub juga kebingungan mengenai hal-hal teknis jika Jalan Kalimalang jadi diterapkan ERP.

"Seyogianya harus dipikirkan langkah-langkah konkret, perencanaannya, dan sosialisasi yang paling penting," jelas Johan Budi Gunawan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi melalui telepon, Senin (18/11/2019).

"Tahunnya kapan ya terserah, selama tiga hal itu sudah dilaksanakan ya (ERP baru bisa) kami laksanakan. Kalau tiga hal itu belum dilaksanakan, masa kita terapkan?" lanjut dia.

Johan membeberkan sejumlah contoh kasus yang luput dipertimbangkan dalam rencana penerapan ERP di Jalan Kalimalang tahun depan.

Misalnya, soal belum siapnya angkutan umum massal di Jalan Kalimalang.

Baca juga: Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: Pemaksaan Tanpa Solusi

Ini akan berkaitan dengan jenis kendaraan yang dikenai ERP, apakah khusus untuk pengguna mobil atau juga merambah pengguna sepeda motor.

"Bagaimana dengan status sepeda motor? Kalau sepeda motor diperbolehkan, saya khawatir orang akan beralih ke sepeda motor. Lalu misalkan sepeda motor tidak boleh, berarti kan harus ada jalan alternatif (untuk sepeda motor)," jelas Johan.

Hal sepele semacam titik ERP yang kemungkinan berdampak pada mobil yang baru keluar jalan tol pun, kata Johan, tak boleh dikesampingkan.

Titik ERP ini krusial, tetapi Dishub belum juga mendapatkan kejelasan.

"Kan ada jalan tol juga, bagaimana? Apakah pada saat orang lewat jalan tol, turun, apakah kena ERP juga? Kemudian dia kena ERP di perbatasan, pada saat dia masuk lagi dari Jakarta, bagaimana mekanismenya?" ujar dia.

"Ini kan yang harus dipikirin, jangan sampai dia kena 2-3 kali erp. Makanya perlu kajian yang komprehensif," imbuh Johan.

Baca juga: Catat, Ini 4 Ruas Jalan yang Akan Terapkan Sistem ERP
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan bahwa sistem Electronic Road Pricing ( ERP) atau jalan berbayar akan diterapkan pada 2020 mendatang.

Penerapan jalan berbayar dilakukan di perbatasan Jakarta, seperti Jalan Raya Margonda di Depok, Jalan Raya Daan Mogot di Tangerang, dan Jalan Kalimalang di Bekasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Minta Keadilan dan Tanggung Jawab Kampus

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Minta Keadilan dan Tanggung Jawab Kampus

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior, Keluarga Temukan Banyak Luka Lebam

Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior, Keluarga Temukan Banyak Luka Lebam

Megapolitan
Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Sebut Korban Tak Punya Musuh

Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Sebut Korban Tak Punya Musuh

Megapolitan
Otopsi Selesai, Jenazah Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior Akan Diterbangkan ke Bali Besok

Otopsi Selesai, Jenazah Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior Akan Diterbangkan ke Bali Besok

Megapolitan
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Megapolitan
Heru Budi Diminta Tegur Wali Kota hingga Lurah karena RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Diminta Tegur Wali Kota hingga Lurah karena RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Megapolitan
BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com