Pemprov DKI Harap Kemensetneg Segera Bahas Masalah Izin Revitalisasi Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan telah mengajukan izin revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, ke Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.

Selain dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah meminta persetujuan revitalisasi Monas ke Komisi Pengarah.

Pemprov DKI berharap Komisi Pengarah segera membahas permohonan persetujuan yang telah diajukan.

"Demi tertib administrasi, saya sudah bersurat, Pak Gubernur juga sudah bersurat, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada rapat di Komisi Pengarah," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Pemenang Sayembara Angkat Bicara, Sebut Revitalisasi Monas Tak Harus Tebang Pohon

Saefullah berujar, isi surat yang dia dan Anies ajukan berupa permohonan persetujuan, sesuai ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Saefullah tidak mau menyebut permohonan persetujuan itu sebagai permohonan izin.

"Saya sudah bersurat untuk memohon, bukan perizinan, (tetapi) persetujuan, di situ (keppres) tidak dituliskan secara lisan maupun tulisan," kata dia.

Pemprov DKI berharap Komisi Pengarah segera menyetujui revitalisasi Monas. Dengan demikian, proyek yang dihentikan sementara itu bisa dilanjutkan dan segera rampung.

"Kami harapkan sisi yang kemarin dibangun itu akan selesai sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pekerjaan itu," ucap Saefullah.

Baca juga: RTH Monas Disebut Akan Bertambah Usai Revitalisasi, Ini Penjelasan Pemenang Sayembaranya

Revitalisasi kawasan Monas menjadi sorotan karena adanya penebangan pohon di sisi selatan yang direvitalisasi.

Proyek itu makin menjadi polemik karena dilaksanakan tanpa mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.

Pemprov DKI akhirnya mengajukan surat persetujuan permohonan revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah, sesuai ketentuan Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

Pemprov DKI menghentikan sementara proyek itu sampai mendapat persetujuan Komisi Pengarah.