PSI Nilai Naturalisasi Sungai di Karet Tak Jelas, padahal Anggarannya Rp 12,7 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Justin Adrian menilai, konsep pengerjaan naturalisasi sungai di Jakarta hingga saat ini tidak jelas meski anggaran yang dialokasikan relatif besar.

Hal ini disampaikan Justin seusai meninjau lokasi naturalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) di segmen Shangrilla-Karet, Jakarta.

Di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, anggaran proyek tertulis "Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kanal Banjir Barat Segmen Karet s.d Sudirman" dengan nilai pagu anggaran Rp 12,7 miliar.

"Semestinya anggaran-anggaran dikeluarkan untuk output-input jelas dan manfaatnya apa. Naturalisasi dari awal digaungkan juga dalam rangka pengendalian banjir, tapi sepenuhnya enggak efektif untuk pengendalian banjir," ujar Justin di lokasi, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Tinjau Lokasi Naturalisasi Sungai, Politisi PSI: Lebih Cocok Jadi Tempat Selfie

Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta kerap melakukan pengerjaan atau mengeluarkan program tanpa ada kajian yang jelas.

Tak hanya program naturalisasi, pengerjaan tanpa kajian juga dilakukan terhadap revitalisasi atau pelebaran trotoar.

"Kita ke sini ngecek langsung, apakah akan membawa dampak atau tidak. Tapi sering kali proyek dilakukan tanpa kajian juga. Contohnya trotoar, saya tanya apakah ada kajian lalu lintasnya belum, belum ada juga," tuturnya.

"Jadi saya agak khawatir kita membelanjakan anggaran APBD ini dengan jumlah signifikan tanpa kajian-kajian tentang input output-nya apa. Jadi kepastian itunya saya kira harus jadi pertimbangan juga karena ini kan uang pajak masyarakat," tambah Justin.

Baca juga: Politisi PSI Sebut Naturalisasi untuk Tingkatkan Komersial Properti, Bukan Kendalikan Banjir

Dalam tinjauan tersebut, Justin juga mengaku bingung dengan konsep naturalisasi. Melihat kondisi sungai, justru seperti tidak dilakukan naturalisasi.

Pasalnya, sungai tidak diperlebar dan tidak adanya penanaman pohon maupun taman seperti yang diklaim Pemprov DKI.

"Jadi kalau ini disebut naturalisasi, menurut saya, ini lebih tepatnya untuk tempat selfie karena tidak ada penambahan debit air yang lewat," ujar Justin.

Sementara itu, jalur inspeksi sungai di samping kanan sungai dibangun dengan lebar sekitar tiga meter.

Menurut Justin, hal ini justru menghilangkan tanah yang seharusnya ditanam dengan tanaman jika mengikuti konsep naturalisasi.

"Ini tanahnya hilang dibetonisasi. Dan sulit mendata sungai yang lebar di Jakarta. Padahal kita harus melebarkan sungai kalau ingin nanggulangin banjir," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Naturalisasi Sungai untuk Memperindah dan Menampung Air Hujan

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan naturalisasi sungai di tiga lokasi pada tahun 2020.