Draf Raperda Covid-19, Warga DKI Dilarang Ambil Paksa Jenazah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau terkonfirmasi Covid-19.

Larangan ini diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai penanggulangan Covid-19.

Dalam draf raperda yang diterima Kompas.com, Pasal 18 mengatur sejumlah larangan bagi warga selama pandemi Covid-19, termasuk warga dilarang mengambil paksa jenazah.

"Dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan," tulis butir L pasal 18 raperda Covid-19.

Baca juga: Raperda Covid-19 DKI, Warga Dilarang Menolak Jika Tracing dan Tes PCR

Selain itu, warga juga dilarang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait Covid-19.

Dalam butir N, dilarang menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan surveilans epidemiologi informatika.

"Dilarang menghalangi atau mengancam tenaga kesehatan dan petugas penunjang lainnya dalam melakukan tugas penanggulangan Covid-19," tulis raperda itu.

Diketahui, raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Baca juga: Mengintip Isi Draf Raperda Covid-19, Warga Dilarang Berikan Stigma Negatif dan Sembunyikan Hasil Tes PCR

Raperda juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Setelah nanti menjadi perda, aturan tersebut bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.