Kompas.com - 03/10/2020, 09:52 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta dilarang untuk menolak tracing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) penanggulangan Covid-19.

Dalam draf raperda yang diterima Kompas.com, Pasal 18 mengatur sejumlah larangan bagi warga selama pandemi Covid-19, termasuk warga dilarang menolak jika diminta tracing.

"Setiap orang dilarang menolak untuk dilakukan tracing. Lalu dilarang menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat Kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19," tulis pasal 18 raperda itu.

Baca juga: Mengintip Isi Draf Raperda Covid-19, Warga Dilarang Berikan Stigma Negatif dan Sembunyikan Hasil Tes PCR

Warga juga dilarang menolak upaya pengobatan, vaksinasi, atau intervensi kesehatan lainnya.

Pasal tersebut juga melarang mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah atau menimbun limbah medis Covid-19 di luar peraturan perundang-undangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, warga diminta agar tidak memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas Kesehatan dan petugas penunjang lainnya.

"Dilarang memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif," demikian isi pergub itu.

Dalam butir J, warga dilarang menolak mengikuti tes Covid-19 dengan berbagai metode.

"Dilarang menghasut orang lain untuk tidak mengikuti reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), atau tes cepat molekuler (TCM), dan atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku," tulis butir H.

Baca juga: Fraksi PDI-P Pertanyakan Cakupan Raperda Penanggulangan Covid-19

Diketahui, raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Raperda juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Setelah nanti menjadi perda, aturan tersebut bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait Utang, Pihak Kelurahan Duri Kepa Disebut Tak Berniat Baik

Terkait Utang, Pihak Kelurahan Duri Kepa Disebut Tak Berniat Baik

Megapolitan
Tagih Utang Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas 2 Kali Somasi Kelurahan Duri Kepa Sebelum Lapor Polisi

Tagih Utang Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas 2 Kali Somasi Kelurahan Duri Kepa Sebelum Lapor Polisi

Megapolitan
Kumpul di Sekitar Istana Negara, Buruh dan Mahasiswa Serukan 13 Tuntutan ke Jokowi

Kumpul di Sekitar Istana Negara, Buruh dan Mahasiswa Serukan 13 Tuntutan ke Jokowi

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSU Tangsel Tersisa 4 Orang, Sejumlah Nakes Pindah Tugas

Pasien Covid-19 di RSU Tangsel Tersisa 4 Orang, Sejumlah Nakes Pindah Tugas

Megapolitan
Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Megapolitan
Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Megapolitan
Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Megapolitan
RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina Naik ke Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Kasus Kabur dari Karantina Naik ke Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Megapolitan
RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

Megapolitan
Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Megapolitan
Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Megapolitan
YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

Megapolitan
YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.