Raperda Covid-19 DKI, Warga Dilarang Menolak Jika Tracing dan Tes PCR

Kompas.com - 03/10/2020, 09:52 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta dilarang untuk menolak tracing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) penanggulangan Covid-19.

Dalam draf raperda yang diterima Kompas.com, Pasal 18 mengatur sejumlah larangan bagi warga selama pandemi Covid-19, termasuk warga dilarang menolak jika diminta tracing.

"Setiap orang dilarang menolak untuk dilakukan tracing. Lalu dilarang menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat Kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19," tulis pasal 18 raperda itu.

Baca juga: Mengintip Isi Draf Raperda Covid-19, Warga Dilarang Berikan Stigma Negatif dan Sembunyikan Hasil Tes PCR

Warga juga dilarang menolak upaya pengobatan, vaksinasi, atau intervensi kesehatan lainnya.

Pasal tersebut juga melarang mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah atau menimbun limbah medis Covid-19 di luar peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, warga diminta agar tidak memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas Kesehatan dan petugas penunjang lainnya.

"Dilarang memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif," demikian isi pergub itu.

Dalam butir J, warga dilarang menolak mengikuti tes Covid-19 dengan berbagai metode.

"Dilarang menghasut orang lain untuk tidak mengikuti reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), atau tes cepat molekuler (TCM), dan atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku," tulis butir H.

Baca juga: Fraksi PDI-P Pertanyakan Cakupan Raperda Penanggulangan Covid-19

Diketahui, raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Raperda juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Setelah nanti menjadi perda, aturan tersebut bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X