Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Dipusatkan di Kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya memfokuskan titik aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Monumen Patung Arjuna Wiwaha atau bundaran patung kuda.

"Dipusatkan di sini, di kawasan Patung Kuda," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo saat diwawancara, Selasa (13/10/2020).

Menurut Sambodo, terdapat 20.000 personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP yang dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi.

Jumlah tersebut, kata dia, lebih banyak dibandingkan sebelumnya untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Baca juga: [LINK LIVE STREAMING] Pantau Situasi Terkini Demo di Seputar Istana Hari Ini

"Ya kami mengantisipasi kejadian tanggal 8 Oktober, ada penambahan pasukan pengamanan. Kurang lebih 20.000 personel, 13.000 ditambah 7.000, itu TNI-Polri sama dari Pemda," kata dia.

Seperti diketahui, unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja kali ini dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas Islam lainnnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin membenarkan bahwa pihaknya akan terlibat dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.

"Ini bagian dari PA 212 juga," ucap Novel saat dikonfirmasi.

Untuk jumlah massa, Novel belum bisa memastikan berapa orang yang akan terlibat dalam aksi ini karena digelar secara serentak di beberapa daerah.

Adapun UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tuturnya.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.