Fraksi Golkar: Gaji DPRD DKI Tidak Naik, yang Naik Itu Tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkap tidak ada kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta dalam usulan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta

Namun, Basri kemudian mengatakan bahwa yang mengalami kenaikan adalah tunjangan saja.

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai dengan ketentuan dan batasan serta aturannya," kata Basri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Basri mengatakan, tidak bisa seenaknya dikatakan pendapatan DPRD DKI naik, karena tunjangan yang diperoleh DPRD DKI sudah tiga tahun tidak dinaikkan.

Tunjangan yang tiga tahun tidak mengalami penyesuaian itulah, kata Basri, yang kini disesuaikan dan mengalami peningkatan.

"Tunjangan sendiri sudah hampir 3 tahun belum ada penyesuaian lagi, itu yang kita naikkan," kata Basri.

Dia menilai wajar terjadi kenaikan karena kegiatan dewan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itulah yang banyak dinaikan dan semua dana dikelola oleh sekertaris dewan bukan anggota.

Baca juga: Diusulkan Naik, Ini Bedanya Besaran Gaji Anggota DPRD DKI Tahun 2020 dengan 2021

"Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.