JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka menyatakan tidak pernah memerintahkan anggota fraksinya untuk meninggalkan ruang rapat (walk out) ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan membacakan pandangan umumnya dalam rapat paripurna.
"Saya sebagai pimpinan fraksi tidak menginstruksikan dan tidak menyampaikan agar walk out dan segalanya, tidak. Tidak ada instruksi seperti itu," ucap Andyka kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Andyka menjelaskan, seluruh anggota fraksinya menghadiri rapat paripurna, baik hadir langsung di ruang rapat maupun secara virtual.
Akan tetapi, saat para anggota Dewan melakukan aksi walk out, Andyka mengaku tidak seluruh anggota fraksinya yang hadir langsung dalam rapat keluar lantaran menolak pandangan umum yang akan disampaikan oleh PSI.
"Sempat ikut keluar juga walk out, tapi kan keluarnya beda-beda. Artinya, ada yang keluar karena mau merokok, karena mau buang air kecil, ada yang keluar karena memang punya sikap yang sama," kata Andyka.
Baca juga: F-PAN DPRD DKI Mengaku Tak Ikut Walk Out Saat PSI Bacakan Pandangan
Dia juga tidak menampik ada anggota dari fraksinya yang keluar karena tidak setuju dengan sikap PSI.
Namun, dia menggarisbawahi bahwa aksi tersebut merupakan sikap pribadi dari anggota Dewan.
"Sikap pribadi dan keluarnya juga dengan alasan masing-masing kan, alasan masing-masing gitu," tutur dia.
Aksi walk out ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.
Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Sebab, sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI.
Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI sendiri.
Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out
Itulah sebabnya jika pandangan umum dari Fraksi PSI belum disetujui oleh DPW PSI, Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.
"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.