Data Kasus Covid-19 di Kemenkes Selisih 5.068, Satgas Depok Minta Pemprov Jabar Turun Tangan

DEPOK, KOMPAS.com - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mendesak Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Pusat Informasi Korona Jawa Barat (Pikobar), untuk segera membereskan masalah selisih data kasus Covid-19 antara Depok dengan nasional yang lebar yaitu 5.068 kasus.

"Kami mohon kepada provinsi dalam hal ini Pikobar untuk memberikan akses. Kalau ini didiamkan secara terus-menerus, gap (selisih) data akan makin tinggi," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Kamis (7/1/2021).

"Kami hanya meminta provinsi terutama Pikobar memberikan akses kepada pusat. Mari kita gunakan data real-time sesuai kasus yang terjadi di daerah," tambahnya.

Baca juga: Depok Ungkap Selisih 5.068 Kasus Covid-19, Data Kemenkes dan Jawa Barat Lebih Sedikit

Dadang mengatakan, data yang digunakan, salah satunya untuk menghitung zona risiko daerah oleh Satgas Pusat, mengambil data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan.

"Untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat fasilitas untuk data itu memang dikendalikan oleh Pikobar Jawa Barat," tutur Dadang.

Jumlah kasus Covid-19 di Depok yang tercatat di Kementerian Kesehatan lebih kecil daripada yang dicatat Kota Depok secara real-time, dengan, selisih 5.068 kasus Covid-19 berdasarkan data pada Selasa (5/1/2021) lalu.

Kala itu, Depok telah mencatat total 18.514 kasus Covid-19, 14.450 pasien Covid-19 sembuh, dan 441 pasien Covid-19 meninggal.

Sementara itu, data Kemenkes hanya mencatat total 13.446 kasus Covid-19 di Depok, 10.679 sembuh, dan 204 meninggal.

Baca juga: Alarm bagi Kota Depok, Siaga Satu Covid-19 hingga ICU Penuh

Itu berarti, selain selisih 5.068 kasus positif Covid-19 (27 persen), ada selisih 3.771 pasien sembuh (26 persen).

Dan selisih terbesar terjadi pada kasus kematian di Depok yang hanya tercatat 240 kasus (54 persen) di Kementerian Kesehatan.

Situasi ini membuat koordinasi penanganan pandemi antara daerah dan pusat jadi pelik sebab tak berpijak pada situasi terkini dan timbul dualisme data.

"Bereskan dulu, rekonsiliasi data pusat dan daerah agar lebih akurat. Karena pusat menghitung zona risiko daerah dengan data yang lebih sedikit dibanding yang real-time," kata Dadang.

Ia menambahkan, permasalahan ini sudah terdeteksi sejak Oktober 2020, ketika selisih data antara Depok dengan provinsi dan pemerintah pusat "baru" 600-an kasus.

Ia mengaku telah mengupayakan rekonsiliasi data, namun hal itu tak kunjung tercapai.

"Pusdatin (Kemenkes) sudah datang ke Kota Depok untuk melakukan rekonsiliasi data. Kita sudah sepakati bahwa dilakukan (rekonsiliasi data) karena gap-nya cukup banyak, tidak mungkin kita meng-input satu-satu," ujar Dadang.

"Ketika implementasinya, informasi dari Kemenkes, Pikobar belum memberikan akses. Kami koordinasi dengan satgas provinsi dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut penyelesaian," tambah dia.