Fraksi PDI-P Pertanyakan Janji Anies untuk Hentikan Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta kembali mempertanyakan janji Anies untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, pada praktiknya reklamasi masih berlanjut di Taman Impian Jaya Ancol. Luas lahan hasil reklamasi saat ini sekitar 20 hektar. 

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, apakah perluasan lahan Ancol yang direncanakan seluas 120 hektare bukan reklamasi?

"Karena menurut pemahaman kami bahwa itu (penambahan luas Ancol) terjadi reklamasi. Artinya reklamasi tidak dihentikan," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Raperda Tata Ruang dan Zonasi Jakarta Akan Membahas Reklamasi Ancol

Gembong menilai, jika perluasan wilayah Ancol dengan mengurug laut tetap diteruskan, itu artinya Anies tidak menepati janjinya sendiri.

Menurut Gembong, sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Tata Ruang Daerah dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) dibahas, sebaiknya Anies dan legislatif lainnya harus sepakat soal bahasa apa yang digunakan untuk lahan tambahan Ancol tersebut.

"Kita akan samakan bahasa dulu, saya samakan frekuensi bahasa dengan bahasa Pak Anies, karena itu tadi contoh paling sederhana yang pulau (reklamasi atau perluasan wilayah)," ujar Gembong.

Soal perluasan wilayah Ancol pernah disinggung Anies Baswedan dalam video yang diunggah akun YouTube Pemprov DKI. Anies mengakui bahwa perluasan kawasan Ancol merupakan bentuk reklamasi.

"Soal Ancol ini lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk itu memang menambah lahan bagi Ancol. Dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi," ucap Anies, 10 Juli 2020.

Namun Anies menyatakan perluasan lahan tersebut berbeda dengan proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

"Beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya, dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Dan ini bukan bagian dari kegiatan reklamasi 17 pulau itu," kata Anies.

Dia menilai proyek reklamasi 17 pulai di Teluk Jakarta tidak sejalan dengan kepentingan umum, berbeda dengan reklamasi yang dilakukan Jakarta yang dinilai sebagai proyek yang melindungi warga Jakarta dari Banjir.