Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap pengendalian banjir di wilayahnya akibat luapan Kali Cakung tak akan selesai dalam setahun.

"Belum bisa kalau tahun ini. Bertahap, karena kita perlu pembebasan lahan," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu kepada wartawan pada Senin (1/3/2021).

Pemerintah Kota Bekasi kini disebut sedang fokus terhadap pengendalian banjir di wilayah sekitar Kali Cakung sebab penanganan Kali Bekasi ada di pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR.

Baca juga: Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Dalam skema pengendalian banjir Kali Cakung versi Pepen, polder-polder air baru harus dibangun di sekitar aliran kali sebagai tangkapan air.

Beberapa titik polder air yang perlu dibangun membentang dari Perumahan Bumi Nasio Indah, Perumahan Graha Indah, Kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai Bekasi Barat, hingga Grand Kota Bintang.

"Harus ada polder air, jadi kurang lebih empat atau lima polder air yang harus kita bangun untuk pengendalian banjir di aliran Kali Cakung," ujar Pepen.

"Lahan yang tersedia baru di Jalan I Gusti Ngurah Rai, di sana kita sudah punya 2,2 hektar," tambahnya.

Baca juga: Sungai Cikeas Tersumbat, Berpotensi Jadi Penyebab Banjir di Bekasi

Pepen mengeklaim, polder-polder air baru ini dapat mengurangi potensi banjir hingga 50 persen. Dua puluh persen lainnya ialah perilaku warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan 30 persen sisanya ada pada normalisasi volume Kali Cakung itu sendiri yang kini banyak terserobot oleh rumah-rumah di garis sempadan.

"Pengembalian fungsi-fungsi sungai yang menyempit dilakukan dengan penekanan restorative justice," jelas Pepen.

Ia mengakui bahwa sejak lama ada alih fungsi lahan di Kota Bekasi yang tak selalu legal. Pepen menganggap restorative justice sebagai jalan tengah.

Warga yang selama ini tinggal di garis sempadan sungai tanpa izin tak akan dipidana, namun harus membongkar rumahnya untuk keperluan normalisasi.