Pertemuan DPRD DKI dan Sarana Jaya Digelar Tertutup karena Bahas Isu Sensitif

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Munjul, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (15/3/2021) siang.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup agar pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya lebih terbuka ketika membicarakan hal-hal sensitif dengan anggota dewan.

"Biasanya kalau terbuka, isu-isu sensitif tidak dikeluarkan," kata Aziz, Senin.

Selain membahas dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Munjul, DPRD DKI juga akan membahas rencana kerja proyek prioritas yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Timeline-nya berapa lama yang terganggu, antisipasi seperti apa, plan A plan B-nya seperti apa," kata Aziz.

Baca juga: Di Tengah Kasus Dugaan Korupsi, Sarana Jaya Akui Banyak Pengadaan Lahan yang Bermasalah

Dugaan korupsi lilit Dirut Pembangunan Sarana Jaya

Dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul mencuat setelah Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

"Sejak hari Jumat (5/3/2021) ditetapkan tersangka oleh KPK," kata Riza, Senin (8/3/2021).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Riza mengatakan, Pemprov DKI langsung menonaktifkan Yoory sebagai Dirut Pembangunan Sarana Jaya.

Pemprov DKI menunjuk Direktur Pembangunan Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono sebagai Plt Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya.

Riza juga memastikan pembangunan proyek rumah DP Rp 0 tetap berjalan karena masih banyak orang yang bisa menggantikan posisi sementara Yoory.

"BUMD kan enggak satu orang saja, ada direktur (yang lain), manajer, ada satu tim," kata Riza.