PGRI Kritik Sekolah Tatap Muka di Jakarta karena Tak Ikuti Arahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengkritik pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta yang tak mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, seharusnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengevaluasi kembali proses PTM terbatas yang sudah berlangsung.

"Itu harus dievaluasi. Memang ada antusiasme orangtua, siswa dan guru (untuk sekolah tatap muka). Tapi sekarang kan yang paling utama keselamatan dan keamanan," kata Unifah kepada Kompas.com, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jabodetabek Melonjak, PGRI Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda

Presiden Jokowi sebelumnya meminta PTM di sekolah maksimal berlangsung dua jam setiap harinya, dengan hanya dua hari dalam seminggu, serta siswa yang hadir dalam di sekolah hanya 25 persen.

Sementara itu, Pemprov DKI tetap menggunakan skema uji coba PTM pada tahap pertama. Skema yang digunakan yaitu jumlah siswa di kelas maksimal 50 persen, durasi belajar 3-4 jam per hari, serta tiga hari dalam seminggu.

"Harusnya enggak usah memaksakan diri untuk melakukan pembelajaran yang lebih dari yang Presiden sampaikan," kata Unifah.

Baca juga: PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Unifah menilai langkah Disdik DKI yang tak mengikuti arahan Presiden Jokowi itu hanya akan meningkatkan resiko penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Apalagi saat ini kasus Covid-19 di Jakarta juga sedang meningkat pesat.

"Intinya tidak usah paksakan pembelajaran tatap muka, apalagi kasus Covid-19 sedang naik-naiknya sekarang," kata Unifah.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui belum memutuskan untuk mengikuti arahan skema pembelajaran tatap muka dari Presiden Joko Widodo dalam uji coba PTM tahap kedua yang dimulai Rabu (9/6/2021).

"Kita belum mengadopsi yang arahan Pak Presiden. Pakai yang ada dulu," kata Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah seperti dilansir Antara.