Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak (sidak) berkait penyaluran bantuan dari pemerintahan di Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Saat melakukan sidak, Risma menerima sejumlah aduan soal praktik pungutan liar (pungli) yang dialami oleh penerima bansos di sejumlah titik di kota tersebut.

Berikut catatan Kompas.com mengenai fakta-fakta soal Risma menerima aduan pungli tersebut:

Penerima BPNT dipungli

Sidak dilakukan kepada penerima bantuan Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Tangerang.

Risma mengatakan, warga bernama Aryanih mengaku dimintai pungli atau "uang kresek" atas bantuan BPNT yang ia terima.

Baca juga: Ingin Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mensos Risma Sidak Penyaluran BST di Kota Tangerang

Kepada Aryanih, Risma mengatakan bahwa seharusnya korban tidak usah memberikan uang kresek tersebut.

Sebab, Aryanih sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki hak sepenuhnya atas bantuan BPNT.

Risma pun menyarankan Aryanih mengirim surat ke Kemensos berkait pungli tersebut.

"Seharusnya Ibu (Aryanih) tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut, saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," kata Risma kepada Aryanih, dilansir dari keterangan resminya, Rabu.

Risma melanjutkan, ada seorang penerima BPNT lain yang juga dimintai pungli oleh seorang oknum.

Baca juga: Sidak Penerima Bansos, Mensos Risma Terima Aduan Pungli Rp 50.000 di Tangerang

Korban yang bernama Maryanih itu memang mendapatkan bantuan. Namun, jumlah bantuan non-tunai yang diterima tidak genap Rp 200.000.

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan atau Mabes Polri, harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177.000, dari yang seharusnya Rp 200.000. Jadi, ada Rp 23.000 (terpotong). Coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta (penerima BPNT)," papar Risma.

Melihat adanya praktik pungli, Risma meminta para penerima BST, BPNT, dan PKH lainnya segera melapor kepada pemerintah jika jadi korban pungli.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya, kapan warga mau bisa sejahtera!" tutur mantan Wali Kota Surabaya itu.