Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Pamulang Keluhan Kenaikan Tagihan PAM Dua Kali Lipat

Kompas.com - 13/08/2021, 17:32 WIB
Tria Sutrisna,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Warga di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan mengeluhkan tagihan bulanan air dari PAM yang mengalami lonjakan hingga dua kali lipat sejak Juli 2021

Warga sekaligus konsumen PAM, Kiki (36) mengatakan, biaya bulanan pada bulan-bulan sebelumnya berkisar Rp 80.000 sampai Rp 100.000 per bulan.

Namun, pada Juli 2021, biaya tagihan yang dikenakan pada para konsumen naik dua kali lipat menjadi Rp 200.000 per bulan.

"Gini, bulan lalu, biaya PAM Juli, Rp 200.000 sekian, padahal bulan sebelumnya paling tinggi Rp 100.000," kata Kiki seperti dilansir dari Tribun Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Emosi Dokter Hamil yang Tak Dinikahi Berujung Tewasnya Pacar dan Kedua Orangtua

Kiki yang merasa keberatan dengan kenaikan tagihan itu mencoba menghubungi call center PT Perusahaan Investasi Tangerang Selatan (PITS) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membawahi pengelolaan PAM di wilayahnya.

Namun, Kiki mengaku tidak dapat berkomunikasi dengan pihak pengelola PAM.

"Bulan lalu saya menelepon call center-nya enggak nyambung, atau enggak ada yang angkat gitu. Di Instagram juga banyak keluhannya, kirain saya doang," ungkap Kiki.

Kiki mengatakan bahwa dia juga mendengar keluhan yang sama dari tetangga sekitarnya terkait tagihan bulanan PAM.

Bahkan, lanjut Kiki, terdapat salah satu tetangganya yang diminta tagihan senilai Rp 200.000, meski tidak pernah membuka keran air PAM di kediamannya.

"Di grup ibu-ibu (lingkungan), juga ada yang share. Dia lebih aneh, enggak pernah pakai PAM, terus dapat tagihan sekitar Rp 200.000-an. Ya mulai Juli lah," ucap Kiki.

Warga mendatangi langsung gedung PAM dan mendapat informasi bahwa kenaikan tagihan bulanan per Juli 2021, disebabkan oleh adanya tagihan biaya pemasangan.

Baca juga: Tak Terima Kena Ganjil Genap, Anggota F-PSI Viani Limardi: Saya yang Buat Aturan

Para konsumen, kata Kiki, dibebankan biaya pemasangan PAM yang dicicil selama dua tahun.

Padahal, pada saat pendaftaraan pihak perusahaan menyampaikan biaya pemasangan digratiskan.

"Ternyata itu ada pembayaran yang bagian dari cicilan pemasangan. Dulu orang PAM-nya ngomong bayar cicilannya gratis, lagi promo. Hanya bayar Rp 500.000, administrasi atau apa gitu, pakai KTP, KK, ukuran rumah dan lain-lain," paparnya.

Secara terpisah, Kepala Divisi PAM PT Tirta Tangsel Mandiri, Agus Supadmo menjelaskan, kenaikan tagihan itu diduga akibat kesalahan saat pemindahan data dalam sistem pembayaran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com