JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menilai selebaran dengan isi tulisan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" yang ditempel di Halte Wijaya Kusuma, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, melanggar Peraturan Daerah (Perda).
"Aturan itu ada di Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum," kata Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian saat dihubungi, Minggu (22/8/2021).
Oleh karena itu, Budhy telah meminta jajarannya untuk 'menertibkan' selebaran tersebut.
Ia juga mengatakan, belum menemui selebaran serupa di tempat lain di Jakarta Timur selain di Halte Wijaya Kusuma, Cijantung.
Baca juga: Satpol PP Copot Selebaran Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit di Pasar Rebo
"Di tempat lain belum ada. Tapi saya sudah perintahkan kalau ada stiker serupa, saya perintahkan untuk ditertibkan," kata Budhy.
Budhy memerintahkan jajarannya untuk 'menertibkan' selebaran tersebut pada Sabtu (22/8/2021).
"Saya belum dapat laporan kondisi terbarunya sekarang, tetapi tadi malam saya sudah perintahkan untuk ditertibkan," kata Budhy, Minggu ini.
Tribun Jakarta melaporkan, pada bagian bawah kalimat 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di selebaran itu terdapat tulisan #melawan Covid-19 dan #menolak dibodohi.
Didi (47), warga sekitar mengaku tidak mengetahui pasti sejak kapan selebaran itu ditempel.
"Enggak tahu ya, saya sendiri baru sadar ada selebaran ditempel. Tapi sepertinya masih baru, mungkin sekitar satu atau dua hari ini, atau baru banget ditempel," kata Didi, Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Tindakan Polisi Cari Pembuat Mural Dikhawatirkan Bikin Publik Enggan Berpendapat
Meski selebaran dengan kalimat 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Halte Wijaya Kusuma hanya satu, tapi ada selebaran lain dengan pesan serupa terkait penanganan pandemi Covid-19 di lokasi tersebut.
Satu lagi bertuliskan 'Berani Membatasi Harus Menghidupi. Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab' yang di bagian bawahnya terdapat ilustrasi tampak seorang anak bersama ibunya.
"Bagus-bagus saja sih pesannya menurut saya, enggak provokator mengajak warga melawan pemerintah. Ini masih wajar sebatas kritik ya. Kalau dibilang bikin kotor ya semua halte sekarang juga enggak ada yang bersih," tutur Didi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.