DPRD Minta Pemprov DKI Bangun Rusun di Jakarta Selatan untuk Korban Normalisasi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI membangun rumah susun (rusun) di Jakarta Selatan. Pembangunan rusun di wilayah ini diyakini dapat memperlancar negosiasi dalam upaya menggusur warga yang terdampak normalisasi sungai.

"Kami mendorong Dinas Perumahan (DKI) membangun rusun di Jakarta Selatan agar mereka mau pindah (dari rumah di tepi sungai) ke lokasi yang enggak jauh-jauh (dari rumah lama)," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, Selasa (16/11/2021).

Ida menyebutkan, normalisasi sungai sulit sekali direalisasikan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, pemerintah kurang membangun komunikasi dengan warga terdampak.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung Mandek Era Anies, Ketua Komisi D: Dulu Berjalan, Sekarang Enggak

Di sisi lain, posisi tawar pemerintah juga dianggap kurang kuat untuk meyakinkan warga sekitar sungai agar mau direlokasi, sebab rusun yang tersedia cukup jauh.

"Sekarang ini rusun baru ada satu titik dan hanya ada satu tower se-Jakarta Selatan. Memang sudah ada rumah susun kita yang kosong, yaitu di Rusun Nagrak. Dari 14 tower baru terisi 2, masih ada 12 yang bisa dihuni," kata Ida.

Namun, Rusun Nagrak dianggap terlalu terpencil dan jauh dari wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup warga terdampak.

"Kenapa mereka enggak mau (direlokasi ke Nagrak) karena sekarang mereka tinggal di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Masak sekarang mereka harus di ujung," lanjutnya.

Pemprov DKI memperoleh anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tahun 2021 dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 1 triliun lebih. Namun pembebasan lahan tidak terlaksana dan pinjaman dibatalkan.

Tahun 2022, Jakarta menganggarkan pembebasan lahan senilai Rp 850 miliar untuk waduk.