Normalisasi Ciliwung Mandek Era Anies, Ketua Komisi D: Dulu Berjalan, Sekarang Enggak

JAKARTA, KOMPAS.com - Progres normalisasi sungai Ciliwung dinilai mandek tahun 2021.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan, mengapa normalisasi era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa berjalan, sementara era Anies Baswedan tidak berjalan sama sekali.

"Pemprov yang dulu bisa (berjalan) kok di tempat yang rawan yang kata orang nggak bisa dibongkar," ujar Ida saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11/2021).

Dia mencontohkan, saat era Ahok pembebasan lahan normalisasi berhasil, bahkan di tempat yang sulit seperti di Pintu Air Manggarai, Kampung Pulo.

Baca juga: Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, 63 Rumah di Rawajati Bakal Tergusur

Menurut Ida, Pemprov DKI Jakarta saat era kepemimpinan Anies kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat terdampak normalisasi.

Itulah sebabnya proses pembebasan lahan normalisasi tak berjalan sama sekali.

Ida menjelaskan, anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tahun 2021 dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 1 triliun lebih.

Namun pembebasan lahan tidak juga terlaksana dan pinjaman dibatalkan.

Sementara tahun 2022, Jakarta sudah menganggarkan pembebasan lahan senilai Rp 850 miliar untuk waduk dan pembebasan lahan.

"Dari Rp 850 miliar itu mau mana saja yang dibebaskan (masih akan dibahas), misalnya kali Sunter, Ciliwung, di rapat besok pendalaman," kata Ida.

Ida mengatakan, Komisi D sempat mengusulkan apabila Pemprov DKI Jakarta merasa sulit melakukan pembebasan lahan, maka uang anggaran diberikan dengan cara konsinyasi ke pengadilan.

Baca juga: Puluhan Tahun Kebanjiran, Warga Rawajati Menanti Pembebasan Lahan untuk Normalisasi

"Sebenarnya kalau syarat kami kalau memang warga sulit untuk dibebaskan ya sudah konsinyasi saja, uangnya ditaruh di pengadilan, kan bisa," kata dia.

Namun hingga saat ini, DKI Jakarta masih belum mampu untuk mengeksekusi pembebasan lahan.

Padahal DKI Jakarta tidak dibebankan untuk pembangunan normalisasi dan hanya ditugaskan untuk pembebasan lahan.

"Pembebasan lahannya dari kami sedangkan pembangunan kan dari pemerintah pusat, kan sayang sekali," kata dia.