Usulkan Dana Dapil Rp 49 M meski Ada Reses, DPRD DKI: Aspirasi Masyarakat Tak Bisa Ditampung Empat Bulan Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan anggaran dana dapil Rp 49 miliar pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2022 menjadi sorotan.

Pasalnya, program tersebut baru pertama kali diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan, anggaran itu akan digunakan para anggota dewan untuk mengunjungi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing.

"Pada prinsipnya kunjungan dapil ini dalam rangka penyerapan aspirasi," ucapnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Usulan Dana Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar, F-Demokrat Berdalih demi Serap Aspirasi Warga

Dengan demikian diharapkan aspirasi masyarakat bisa terserap dengan lebih cepat.

Sebab, aspirasi masyarakat hanya bisa ditampung saat masa reses dalam periode 3 sampai empat bulan sekali dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan, program dapil ini mengharuskan anggota dewan terjun langsung ke masyarakat setiap bulannya.

"Aspirasi masyarakat kan tidak bisa ditampung empat bulan sekali, bisa saja bulanan atau dua mingguan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp 49 miliar untuk kegiatan kunjungan dapil 106 anggota Dewan dalam rencana kerja tahunan (RKT) 2022.

Baca juga: Anggaran Kunjungan Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar Dinilai Tumpang Tindih dengan Reses

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Augustinus mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan dapil.

Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota Dewan. Sehingga setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp 38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan.

"Kurang lebih Rp 35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan 4 miliar untuk 106 anggota dewan," tutur Augustinus.