Ormas Pemuda Pancasila Tempati Aset Negara di Kemayoran, Sekjen: Kami Menyewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Arif Rahman, angkat bicara terkait pengosongan markas PP di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Markas PP itu dikosongkan karena menempati bangunan aset negara yang terdaftar di Ditjen Kekayaan Negara dan pengelolaannya di bawah Lembaga Manajemen Aset Negara.

Arif mengatakan, majelis pimpinan cabang (MPC) PP Jakarta Pusat sebenarnya sudah menyewa bangunan tersebut.

Baca juga: Soal Penertiban Gardu PP di Jakarta, Sekjen: Kalau Menyalahi Aturan, Silakan Dibongkar

"Jadi kalau itu bisa dibuktikan teman-teman Jakpus itu ada bukti menyewa. MPC Jakpus menyewa, tapi dengan siapanya kami nggak tahu dan itu dia sudah dibuktikan bahwa menyewa, membayar untuk itu menjadi sekretariatan," kata Arif lewat keterangan suara, Selasa (14/12/2021).

Menurut Arif, MPC PP Jakarta Pusat secara prosedur tidak melanggar.

"Karena kan menyewa, kecuali kami merebut lahan orang, ini menyewa," ujar Arif.

Arif menambahkan, jika MPC PP Jakarta Pusat benar-benar melanggar, pihaknya akan menyerahkan kasus itu kepada kepolisian.

Puluhan aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan TNI mengosongkan markas Pemuda Pancasila (PP) di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Senin kemarin.

Baca juga: Tempati Aset Negara, Markas Ormas Pemuda Pancasila di Kemayoran Dikosongkan Aparat Gabungan

"Aset-aset yang diserahkan dari DJKN itu akan dioptimalisasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak yang membutuhkan," kata Pegawai Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Bayu Adinegoro seperti dikutip Antara, Senin.

Bayu menjelaskan, bangunan yang ditempati ormas PP merupakan aset bank yang sudah dilikuidasi.

Bank yang sudah bangkrut sejak 1998 tersebut kemudian menyerahkan jaminan kepada negara, salah satunya adalah bangunan yang kini ditempati sebagai markas ormas PP.

Pengosongan tersebut dilakukan secara kondusif meskipun pertemuan sebelumnya dengan perwakilan PP tidak mencapai titik temu.

"Sebenarnya tidak ada penolakan (dari ormas PP). Koordinasi kami cukup baik dengan perwakilan Pemuda Pancasila, namun tidak terjadi kesepakatan terkait pemanfaatannya, makanya mau tidak mau kami harus mengosongkan," tutur Bayu.