Polusi Debu Batu Bara Masih Terjadi di Marunda, Wagub DKI: Kami Minta Ada Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk mengatasi polusi debu batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Riza menegaskan, sanksi yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dilaksanakan sesuai batas waktu.

"Kami minta ada perbaikan dan sudah diberikan batasan waktunya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Warga Rusun Marunda Tuntut Anies Segera Hentikan Pencemaran akibat Abu Batu Bara

Riza mengatakan, sanksi juga akan diberikan kepada perusahaan lain yang menimbulkan pencemaran debu batu bara.

Dia meminta agar masyarakat melaporkan perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan.

"Kalau ada instansi lain perusahaan lain yang juga melakukan hal yang sama terkait pencemaran limbah dan sebagainya sampaikan, nanti kami lihat, cek, evaluasi kami juga akan beri sanksi bagi yang memang melanggar," ujar Riza.

Sebelumnya, warga Rusun Marunda meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat debu batu bara. Permintaan ini disampaikan perwakilan warga melalui keterangan tertulis pada Selasa (29/3/2022).

Warga juga menyarankan pemprov untuk menangguhkan atau memoratorium seluruh kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Marunda sampai semua sanksi yang dijatuhkan kepada PT KCN dilaksanakan.

Baca juga: Warga Marunda Masih Terdampak Debu Batu Bara, Wagub: Kami Sudah Lakukan Pengawasan bahkan Sanksi

Selain itu, Anies juga diminta membuat tim independen yang melibatkan unsur masyarakat terdampak untuk mengawasi pelaksanaan sanksi oleh PT KCN.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi kepada PT KCN. Sanksi diberikan karena aktivitas perusahaan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat Marunda.

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas LH Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT KCN yang diterbitkan 14 Maret 2022.

KCN terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. Perusahaan tersebut diperintahkan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup pada 32 item lengkap dengan jangka waktu penyelesaian.

Salah satu sanksinya yakni pembuatan tanggul setinggi empat meter di area penimbunan batu bara untuk mencegah keluarnya debu saat penyimpanan, paling lambat 60 hari.