Dishub DKI Pastikan Tarif MRT dan LRT Tak Naik meski Ada Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan tarif Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) tidak naik meski ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kenaikan tarif moda transportasi berlaku untuk angkutan umum yang tidak terintegrasi Jaklingko.

"Untuk LRT dan MRT tetap tidak ada kenaikan," kata Syafrin di kawasan Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Naikkan Tarif Angkutan Umum Non-Jaklingko Rp 1.000

Sementara tarif angkutan umum yang tidak terintegrasi Jaklingko akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.

"Untuk tarif reguler pagi ini saya sudah menerima rekomendasi DTKJ yang ditujukan ke Pak Gubernur itu ada usulan kenaikan Rp 1.000," ujar Syafrin.

"Jadi tarif atasnya Rp 5.000, maka mereka usulkan agar kenaikan Rp 1.000 jadi Rp 6.000," imbuh dia.

Sedangkan tarif angkutan umum yang sudah terintegrasi Jaklingko tidak mengalami kenaikan, yakni tetap Rp 3.500.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pertalite, pertamax dan Solar pada Sabtu (3/9/2022).

Kata Jokowi, kenaikan harga BBM tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Baca juga: Harga BBM Naik, Pemkot Tangerang Siapkan Bantuan bagi Sopir Angkutan hingga Nelayan

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu lalu.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," tutur dia.

Namun, Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus naik.

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Baca juga: MTI: Kenaikan Harga BBM Jadi Momentum Pembenahan Transportasi Umum

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tutur dia.