Gelombang Aksi Unjuk Rasa Belum Usai, Seruan Tolak Kenaikan Harga BBM Tak Terbendung

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berbuntut timbulnya gejolak di masyarakat sampai saat ini.

Sejumlah elemen masyarakat yang terdampak kemudian bergerak melakukan aksi demonstrasi, memprotes kenaikan BBM.

Terbaru, aksi unjuk rasa dilakukan berbagai elemen, mulai dari aliansi buruh, petani, nelayan hingga mahasiswa. Mereka menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (27/9/2022) siang.

Massa aksi dalam demo tersebut menyuarakan berbagai tuntutan ke pemerintah, salah satunya soal menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Jeritan Nelayan Muara Angke karena Harga BBM Naik: Dampaknya Berat Sekali...

Demo diawali oleh massa aksi petani dari berbagai alinsi dan wilayah. Mereka telah memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI sejak pukul 10.25 WIB.

Massa petani membawa sejumlah bendera sebagai identitas masing-masing. Mereka tergabung dalam berbagai aliansi, seperti Serikat Petani Pasundan, Majalengka hingga Banten.

Tak lama kemudian massa aksi dari buruh tiba. Mereka turut menyuarakan tuntutan soal kenaikan harga BBM yang dinilai menyulitkan masyarakat.

"Tuntutan hari ini adalah meminta pemerintah batalkan kenaikan BBM, kemudian reforma agraria sejati, dan turunkan harga-harga," ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di lokasi.

Baca juga: Jeritan Nelayan Muara Angke karena Harga BBM Naik: Dampaknya Berat Sekali...

Tuntutan lain yang juga disuarakan oleh massa Komite Nasional Pembaruan Agraria dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat yakni soal pencabutan Omnibus Law.

Menurut Nining, sejumlah aturan pemerintah tersebut menjadi sumber malapetaka bagi rakyat Indonesia, khususnya petani yang disebut hari ini telah tergusur dengan dalih pembangunan dan investasi.

"Mereka kehilangan sumber ekonomi berkepanjangan hanya atas nama kepentingan investasi," ucap Nining.

"Kedua adalah ketika mereka tidak sanggup memberikan pendidikan terhadap anak mereka di desa, mau tidak mau anak petani menjadi bermigrasi ke kota menjadi buruh industri," sambung Nining.

BLT BBM bukan solusi

Nining mengatakan, kenaikan harga BBM menambah kesengsaraan para buruh dan petani di tengah krisis ekonomi.

Sebab, tidak sedikit para buruh dan petani yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan.

"Di sisi lain, pemerintah dengan kenaikan BBM ini ada dua alasan, melalui Kemenkeu dan pemerintah sendiri menyampaikan karena kekurangan anggaran APBN," kata Nining di lokasi.