Jagokan Heru Jadi Pj Gubernur DKI, DPRD DKI: Dia Paham Persoalan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono menilai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono paham persoalan Jakarta.

Dengan demikian, ia yakin Heru mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Pasalnya, kata Gembong, Heru punya rekam jejak yang mumpuni.

Heru dicatat pernah mengemban amanah sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

"Beliau paham pokok persoalan yang ada di Ibu Kota. Itu yang dituntut sekarang ini yakni berani melakukan eksekusi," kata Gembong dilansir dari Antara, Jumat (7/10/2022).

Adapun Heru Budi Hartono sebelumnya merupakan Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Heru dipilih berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Akhir (TPA), Jumat (7/10/2022) siang.

Menurut Gembong, keberanian eksekusi itu menjadi tuntutan. Pasalnya saat ini terdapat pekerjaan rumah besar yang menjadi momok dan harus dikerjakan oleh penjabat gubernur terpilih.

"Tugas berat menanti Pak Heru. Tugas berat itu mengentaskan persoalan pokok Jakarta, misalnya kemacetan, banjir, air bersih, perumahan dan sebagainya," ucapnya.

Gembong mengakui dirinya sejak awal menjagokan Heru untuk menduduki posisi penjabat gubernur. Namun, dirinya menegaskan akan tetap kritis terhadap kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies: Selamat, Pak Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI, Kita Bersyukur...

"Kritis itu kan keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene jadi pilihan Presiden kemudian kami bungkam, itu enggak juga," kata Gembong.

Meski akan mengkritisi jalannya pemerintahan, Gembong mengatakan bahwa kritik tersebut akan bersifat rasional dan konstruktif demi kebaikan masyarakat Jakarta.

"Ini dalam rangka kritik membangun, jadi enggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, kami diam 1.000 bahasa, itu nggak ya," ujar Gembong.

"Jadi tetap ada kritik, kalau nggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus dong. Itu malah nggak jadi baik juga nantinya," tkata dia menambahkan.

Diketahui bahwa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Jabatan pemimpin DKI Jakarta selanjutnya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sampai 2024.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Calon Pj Gubernur DKI Jakarta sendiri terdiri dari tiga nama yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Dari informasi terbaru, Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono, telah ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

Diinformasikan bahwa nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.